Home / PPPK

Selasa, 2 Agustus 2022 - 14:55 WIB

Demi Gaji yang Lebih Besar, Tenaga Honorer Diganti Menjadi Outsourcing

Dibaca 553 kali

Pendatan Pegawai Non-ASN

Pendatan Pegawai Non-ASN

Tenaga HonorerPemerintah Indonesia telah berencana mengapus rekrutmen tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Akan tetapi, tenaga honorer tidak dihapus begitu saja, melainkan diganti dengan sebutan tenaga kerja outsourcing.

Tujuan adanya sistem outsourcing yakni bertujuan untuk banyak perusahaan di Indonesia menangani masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan alasan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional.

Tenaga Honorer akan Diganti dengan Karyawan Outsourcing

Karyawan outsourcing merupakan karyawan dari perusahaan pengguna, melankan dari tenaga kerja di pihak lain. Pemerintah serentak sepakat dengan adanya penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintahan terhitung mulai dari 2023 mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018, Hal yang selalu banyak mendapat respon negatif oleh tenaga honorer di Indonesia yakni masih banyak tenaga honorer memilki status yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut mulai dari penghasilan di setiap bulan, hingga status yang bukan PNS dan PPPK.

Seiring berjalannya waktu, pada saat ini tenaga honorer mulai teridentifikasi di lingkungan pemerintah pusat mauun daerah. Seperti contoh, guru dan tenaga administrasi  yang mana penghasilannya tidak disama ratakan seperti ASN lainnya. Termasuk PNS dan PPPK serta tenaga honorer lainnya yang masih menerima gaji dibawah UMP.

Sesuai pada UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU ketenagakerjaan, outsourcing berperan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang mekanisme nya melalui perjanjian pemborongan atau penyedia pekerja buruh.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara memang hanya ada istilah PNS dan PPPK. Namun, jika PNS dan PPPK mendapat kepastian, maka para honorer hanya mendapatkan perlakuan berbeda dari segi penghasilan.

Aturan Terkait Besaran Gaji Non-PNS

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memberlakukan aturan terkait berapa besar gaji bagi para pegawai non PNS yang sedang berada di dalam instansi pemerintahan yakni Kementrian Lembaga (K/L) mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Honor  Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Seperti contoh, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Hal ini mengacu pada surat keputusan pejabat yang berwenang atau sering sieebut juga sebagai kontrak kerja.

Halaman Selanjutnya

Pengasilan satpam dan driver tertinggi di Indonesia….

Share :

Baca Juga

News

Soal Nasib Guru Honorer dan PPPK, Menteri Pendidikan Nadiem Makariem Dikritik Habis oleh DPR
Pendaftaran guru PPPK tahun 2023

News

Lengkap!  Dokumen, Persyaratan Serta Tata Cara Pendaftaran Guru PPPK Kemdikbud 2023

PPPK

Info PPPK: Jadwal, Seleksi, dan Pelaksanaan 2022

News

PPPK Sudah Bisa Mengecek Estimasi Perolehan Uang Pensiun di Tahun 2023? Simak Selengkapnya

News

Klarifikasi Verifikator Instansi, 10 Penyebab TMS Tidak Lulus Seleksi Administrasi CPNS/PPPK 2023

News

Ketentuan Sanggah Untuk Seleksi Administrasi PPPK dan CPNS 2023, Simak Agar Anda Tidak Salah!

PPPK

Kabar Baik, Ribuan Guru Bisa Lolos Seleksi PPPK Tanpa Tes

News

Anda telah Menyelesaikan Resume Pendaftaran PPPK Guru 2023? Ini 7 Langkah Selanjutnya Agar Bisa Penempatan