Home / News

Jumat, 25 November 2022 - 19:25 WIB

DPR Temukan Kasus Diskriminasi Pendataan Honorer

Dibaca 200 kali

Diskriminasi Pendataan Honorer – Guspardi Daus, seorang anggota Komisi II DPR RI membeberkan temuanya pada pendataan pegawai non-ASN. Daus menemukan fakta bahwa banyak terjadi kasus diskriminasi pada pelaksanaan program pendataan pegawai non-ASN tahun ini.

Guspardi mengatakan pendataan tidak berlangsung secara profesional. Terdapat instansi yang melakukan pendataan atas dasar sentimen. Sehingga faktor suka dan tidak suka menjadi penentu terdata atau tidaknya seorang tenaga non-ASN. Demikian yang Guspardi Daus maksud terkait diskriminasi pendataan honorer.

Mengutip dari banyak sumber, Guspardi Daus mengatakan “Padahal pendataan yang kemarin berlangsung hanya sekedar pencatatan pegawai non-ASN yang ada di lingkaran instansi pemerintahan. Bukan untuk mengangkat mereka menjadi ASN. Namun, kami banyak mendapat keluh kesah dari instansi di daerah.” Ujar anggota komisi II DPR RI tersebut (24/11/2022)

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku telah beberapa kali memegang data aspirasi. Ia memegang data aspirasi dari tiga kabupaten dan kota. Dari data aspirasi yang ia terima tersebut, Guspardi menemukan fakta bahwa muncul banyak  terjadi diskriminasi pendataan honorer berlangsung.

Kini hasil pendataan yang telah diserahkan ke daerah telah diserahkan kepada Mentri Pendayugunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.

Contoh kasus yang terjadi adalah di kota Padang Pariaman. Di sana para pegawai Non-ASN sektor pendidikan banyak terutama mereka yang telah lama bekerja datanya tidak diperbarui oleh BKD.

Kasus yang kedua adalah di kota Solok dan Tapanuli. Berdasarkan laporan yang Guspardi terima, ada honorer yang masuk kategori K2 dengan masa kerja yang sudah lama, justru Malah diberhentikan saat menjabat.

Pemberhentian tersebut sangat berdampak bagi mereka. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke daftar pendataan pegawai Non-ASN sesuai amanat Mentri.

Guspardi menganggap kejadian ini cukup memprihatinkan. Guspardi berpendapat sudah waktunya Menpan-RB turun tangan atau andil.

Guspardi meyakini jika Mepan-RB turut memastikan proses pendataan berjalan dengan adil maka pelaksanaan dapat sesuai target.

DPR RI berharap Kementrian terkait bisa merencanakan program yang matang demi mengutamakan nasib pegawai non-ASN.

Pada kesempatan yang sama Guspardi menyatakan “Saya berharap Bapak Mentri PANRB yang baru ini dapat melakukan penataan dengan membuat grand desain yang matang. Sehingga nantinya mereka yang Sudah terdata menjadi tenaga non-ASN bisa jelas mau dibawa kemana nasibnya oleh pemerintah.”

Hingga kini pemerintah masih mencarikan solusi yang terbaik agar bisa segera menyelesaikan segala persoalan yang terkait dengan tenaga non-ASN atau pegawai honorer.

Targetnya pemerintah akan segera menemukan solusi untuk 2 juta lebih tenaga honorer sebelum hari H penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nanti.

Hingga hari ini pemerintah masih mengkaji dan menganalisa tiga solusi yang sementara ini terbaik, untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer atau Pegawai non-ASN.

Halaman Selanjutnya

Tiga solusi untuk pengantasan masalah honorer

Share :

Baca Juga

News

Gratis Biaya Kuliah, Begini Cara Daftar KIP Kuliah 2023

News

Kabar Baru, Tunjangan Baru Untuk Guru Honorer

News

Wajib Tau! 8 Jenis Tunjangan Pppk Guru SD Yang Diterima Setiap Bulan & Per 3 Bulan

News

Hari Terakhir Pendaftaran! Diklat 35JP Mengembangkan Kurikulum Operasional Sekolah Berorientasi School By Design

News

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 Tahun 2023 Menjadi Dipersulit? Ternyata Ini Sebabnya!

News

Semua Guru Sertifikasi TK,SD,SMP,SMA Usia 50 Tahun Keatas Pasti Full Senyum Dengan Kebijakan Baru

News

TPG Triwulan 3 Tahun 2023 Anda Belum Kunjung Cair? Waspadai 7 Kategori Guru Tidak Cair TPG-nya!

News

Guru Honorer Usia 40 Tahun ke Atas Apakah Bisa Diangkat Jadi PPPK Tanpa Tes? Begini Jawabannya