Guru honorer – Solusi untuk memecahkan masalah tenaga honorer ini sedang berusaha untuk diselesaikan. Usai menghimpun dana tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau biasa dikenal dengan tenaga honorer, MenPAN-RB Azwar Anas langsung menjelaskan berapa rincian jumlahnya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (MenPAN-RB) berdasarkan data menyebutkan bahwa sebesar 2.113.158 hingga tanggal 30 September 2022 pukul 07.10 merupakan tenaga pegawai honorer. Jumlah tersebut diperoleh melalui portal milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Jumlah Tenaga Honorer RI Usai Menpan RB Buka Data Baru Ternyata Jumlahnya Segini
MenPAN-RB Azwar Anas, menyebutkan bahwasannya data tenaga non-ASN tersebut semuanya berasal dari instansi yang berbeda-beda. Instansi tersebut berasal dari pemerintah pusat dengan jumlah 66 dan instansi daerah yang berjumlah 522.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing.” Isi surat Menteri PAN-RB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022, di kutip (4/10/2022)
Berdasarkan isi surat tersebut, Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi guna melakukan verivikasi serta validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN tersebut.
Hal ini sesuai dengan perintahnya yang menyebutkan bahwa “Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan vervikasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN.”
Pemerintah memiliki tujuan untuk memetakan serta mengetahui jumlah pegawai honorer. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni mejelaskan bahwa pendataan ini dilakukan supaya terjadinya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.
Pendataan ini bukan hanya digunakan untuk mengangkat tenaga honorer non-ASN menjadi ASN tanpa melalui tes terlebih dahulu. Perlu dicermati masyarakat umum khususnya para pegawai honorer bahwa berita tersebut merupakan hoax.
Baca juga : Tujuan Sebenarnya Pendataan Non ASN
Tujuan utama dari pemerintah menginginkan dilakukannya pendataan guna mencari solusi terkait masalah yang sudah lama terjadi terkait tenaga honorer. Pada dasarnya penyelesaian masalah tenaga honorer atau non-ASN ini tidak bisa jika hanya dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.
“Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan,” Pungkas Alex Danni.
Terkait hal tersebut MenPAN-RB telah menentukan kapan data tersebut akan diumumkan yakni, paling lambat pada tanggal 8 Oktober 2022 guna memperoleh tanggapan atau umpan balik dari masyarakat dasar untuk perbaikan data.
“Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN,” jelas Anas dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022, di kutip (4/10/2022).
Surat Menteri PAN-RB ini juga didalamnya menjelaskan terkait, data final hasil verfikasi dan validasi wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini nantinya akan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN.”
Sedangkan, jika PPPK memerlukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan unit kerja maupun PPK. Dalam pernyataan resmi yang telah diterbitkan oleh MenPAN-RB ini Azwar Anas mengaku telah berkonsolidasi dengan banyak pihak terkait permasalahan yang menimpa tenaga honorer.
Pendataan Non ASN Ditolak Inilah 7 Tenaga Honorer Tak Dicatat dan Jabatannya Bakal Dihapus
Kolaborasi ini dilakukan bertujuan supaya dapat memberikan keputusan yang di ambil. Pasalnya, dalam mengambil keputusan ini memerlukan pertimbangan di berbagai macam aspek.
Anas juga menuturkan bahwasannya pemerintah sangat terbuka dalam hal ini. KemenPAN-RB akan terus mendalami dan mencari solusi serta opsi langkah terkait tenaga non-ASN. Hal ini juga termasuk mengenai sisi kemampuan fiskal pemerintah.
