Home / News

Kamis, 8 September 2022 - 22:47 WIB

Kelanjutan dari RUU Sisdiknas : Tunjangan Pasti Diupayakan

Dibaca 525 kali

RUU Sisdiknas 2022RUU Sisdiknas merupakan Rancangan Undang-Undang yang berisi sistem pendidikan nasional, profesi guru dan dosen serta pendidikan di perguruan tinggi. Semua disusun secara terpadu menurut aturan yang diberlakukan.

Sebelumnya, RUU Sisdiknas masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2022. Yang artinya termasuk dalam RUU yang perlu untuk segera disahkan menurut asas kepentingan dan kebijakan pemerintah sendiri.

RUU Sisdiknas ini disusun dengan tujuan untuk memeprbaiki tatanan Sistem Pendidikan Nasional agar menjadi lebih kaya, berwarna, lengkap sekaligus mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kemendikbudristek yang bertanggung jawab penuh pada penyusunan RUU ini telah mengajak publik untuk turut terlibat dalam penyusunan dan memberikan tanggapan.

Namun, setelah mencermati dengan seksama, ada beberapa poin yang sebenarnya fundamental dan masih menjadi kebutuhan guru sehari-hari.

Seperti dikutip dari kompas.com, Chatarina Muliana Girsang yang merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membenarkan informasi tentang klausul tunjangan profesi guru yang berpotensi merugikan tenaga pendidik.

Potensi tersebut dibenarkan pasalnya memang pada RUU Sisdiknas ada poin yang membahas mengenai tunjangan sertifikasi guru akan dihapuskan.

“Saat ini besaran tunjangan diatur lengkap di Undang-undang, sehingga berhubungan dengan kenaikan tunjangan sertifikasi maka harus mengubah undang-undang juga. Berbeda dengan tunjangan jabatan PNS yang diatur di Perpres saja, lebih fleksibel.” ujar beliau.

Namun, Chatarina juga menegaskan bahwa tidak mungkin Pemerintah menyengsarakan nasib guru, apalagi sudah dianggap sebagai bentuk apresiasi profesi.

Sehingga secara tidak langsung, keterangan tersebut telah memberikan gambaran yang belum jelas mengenai tunjangan sertifikasi pada RUU Sisdiknas. Mengingat DPR terkadang sering memberikan kejutan mengenai disetujuinya RUU menjadi Undang-undang.

Lebih lanjut, Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Visi Integritas, Emerson Yuntho juga mengatakan bahwa selama ini guru tidak memiliki payung hukum yang jelas lagi kuat.

Sebab Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentnag Guru dan Dosen tidak kunjung terbit.

Hal ini diketahui dapat terjadi karena PP tersebut bertentangan dengan UU ASN sehingga mau bagaimanapun guru dan dosen tidak bisa menunjukkan kepentingan karena kurangnya hukum yang menjamin.

Halaman Selanjutnya

Jaminan Hukum Guru dan Dosen pada RUU Sisdiknas

Share :

Baca Juga

News

Hari Terakhir Pendaftaran! Diklat 35JP Mengembangkan Kurikulum Operasional Sekolah Berorientasi School By Design

News

Cek Sekarang! Berikut Daftar 51 Daerah yang Cairkan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3

News

Skema Angkat Honorer Jadi PNS Part Time Berdasarkan RUU ASN

News

Berikut Kabar Mengenani Tunjangan Profesi Akan Dihapus

News

Pembelajaran Menarik Berbasis Web

News

Isu – Isu Pendidikan Yang Diangkat Kemendikbud Ristek dalam Presidensi G20

News

Kebijakan Terbaru Kemdikbud Mempermudah Guru Penggerak Jadi Kepala Sekolah

News

Pengumuman PPPK Guru Setelah Tanggal 16? Kabar Gembira dari KEMDIKBUD dan BKN Terbaru