Home / News

Jumat, 22 Juli 2022 - 18:00 WIB

Ketentuan Penilaian Kinerja PNS, Simak dan Pahami Aturannya

Dibaca 903 kali

Ketentuan penilaian kinerja PNS kemetrian PANRB revisi aturan tentang jabatan fungsional PNS, dan bentuk birokrasi dinamis.

Ketentuan penilaian kinerja PNS menjadi acuan bagi para pegawai negeri sipil untuk melaksanakan pola kerjanya.

Hal tersebut dikarenakan ketentuan penilaian kinerja PNS seolah menjadi peraturan yang mengikat bagi PNS.

Untuk lebih lengkapnya berikut merupakan ketentuan penilaian kinerja PNS sesuai dengan Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2019.

Ketentuan Penilaian Kinerja PNS

DIkutip dari laman resmi Kementerian PANRB bahwasannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji publik rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019.Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.

Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, menjelaskan perubahan ini nantinya bisa disisipkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah.

“Disini juga akan dibahas proses penilaian kinerja bukan lagi dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu,”

jelas Aba saat memimpin diskusi mengenai rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/07).

Dalam rapat tersebut, diikuti oleh 14 perwakilan instansi pusat untuk saling memberikan masukan terkait revisi peraturan ini.

Aba menegaskan perubahan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun, tetapi justru menjadi momentum untuk melakukan penyederhanaan birokrasi.

Terdapat tiga poin penyederhanaan birokrasi. Pertama, struktur organisasi berbasis kinerja.

Kedua, bisnis proses yang lebih sederhana atau efisien serta berbasis pada output dan keahlian.

Ketiga, cascading tugas dan fungsi organisasi ke tugas dan fungsi pada ekspektasi kinerja pejabat fungsional.

Aba menjelaskan kinerja pejabat fungsional nantinya akan dinilai berdasarkan ekspektasi atau target atasannya.

Selain itu, sambungnya, akan ada penilaian kinerja berdasarkan konversi predikat hasil evaluasi.

Dalam rancangan perubahan itu, kinerja pejabat fungsional akan dinilai apakah pejabat tersebut sudah memenuhi ekspektasi atau target atasannya.

Kemudian akan ada penilaian kinerja berdasarkan konversi predikat hasil evaluasi.

“Tim penilai tidak ada lagi. Namun perlu atasan berkoordinasi dengan instansi pembina sehingga instansi pembina punya peran karena memiliki kompetensi pembinaan jabatan fungsional,” ujar Aba, yang saat ini juga sebagai Plh. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB.

Peraturan yang targetnya selesai tahun ini juga akan mengatur pengelolaan kinerja dengan dialog kinerja.

Sebab dengan adanya ekspektasi pimpinan akan ada subjektivitas sehingga tetap diperlukan penguatan dari instansi pembina.

Sebagai bentuk penyederhanaan, jelas Aba, kebijakan ini akan menetapkan jabatan fungsional bukan lagi dengan Peraturan Menteri PANRB tetapi dengan Keputusan Menteri PANRB.

Dengan catatan naskah akademik dan uji bebannya terpenuhi. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tidak lagi mengharuskan dengan peraturan dari instansi pembina, tetapi bisa hanya menggunakan surat edaran.

Kelompok jabatan bisa berotasi secara dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika global.

“Perpindahan juga tetap antar kelompok jabatan bisa berputar secara dinamis, nanti perpindahan ini akan diatur masa jabatannya mungkin 2 tahun bisa berpindah ke tempat lain,” ungkap Aba.

 

Halaman Selanjutnya

Point-point Penting pada Permenpan RB…

Share :

Baca Juga

News

Masih Ada Peluang, MenpanRB dan Mendikbud Buka Lagi Pengusulan PPPK

News

Pemberian Jenis Rangking di Kelas pada Siswa

News

Segera Cek,  ASN Baru & Lama Wajib Verifikasi NIK & KK

News

Jenis Pelamar yang Akan Dipermudah Dalam Seleksi PPPK

News

Kabar Baik Untuk Guru Non Sertifikasi Masa Kerja Lama

News

Besaran Terbaru Tunjangan Profesi Guru (TPG) Usai Gaji PNS Naik

News

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 Tahun 2023 Menjadi Dipersulit? Ternyata Ini Sebabnya!

News

Pendaftaran Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren 2024 Resmi Dibuka