Pendidikan inklusi – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST) UNESCO akan mengawal dan menyusun peta jalan riset nasional 2023-2029 untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas yang setara dalam pembangunan.
Pendidikan merupakan hak dasar dan menyeluruh bagi semua individu, namun pada kenyataannya hanya 2,8% penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. “Dari fakta ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penting untuk mengenali kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan yang adil, komprehensif dan berkualitas untuk semua siswa,” ungkap panelis pada Konferensi Nasional MOST – UNESCO dan ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia yang dimoderatori oleh Badan dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan tema “Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan”.
Menurut Dante, ketersediaan pendidikan yang adil, komprehensif, dan berkualitas harus tersedia sejak dini melalui wajib belajar, pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi, pendidikan tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif: lensa yang komprehensif, data yang tepat dan terfragmentasi tentang siswa, kurikulum yang sesuai, keterampilan dan sikap guru, bahasa dan komunikasi, teknologi sebagai alat, akses fisik. Dengan mengembangkan strategi dengan, sistem layanan pendidikan yang ideal untuk semua siswa, termasuk transportasi, dan yang paling penting, keterlibatan masyarakat dan keluarga.
Masalah lainnya yang dihadapi, lanjut Dante, adalah ketika pihak perguruan tinggi telah memberikan afirmasi berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi, namun sulit menemukan penyandang disabilitas untuk mendaftar masuk perguruan tinggi. Masalahnya, 50% penyandang disabilitas hanya belajar sampai lulus sekolah dasar. Oleh karena itu, bersemangat untuk melanjutkan pendidikan merupakan tantangan besar.
BRIN akan memastikan program dan layanan bagi penyandang disabilitas dapat terwujud dengan bukti yang konkret. Melalui kegiatan MOST UNESCO, Handoko menyatakan, BRIN akan terlibat aktif untuk menjadi representasi Indonesia dalam mengedepankan dukungan untuk kaum disabilitas.
Konferensi Nasional MOST UNESCO adalah bagian dari program yang menyetujui dan membahas isu-isu strategis terkait dengan pendidikan inklusi untuk disabilitas sebagai dasar untuk mengembangkan peta jalan untuk Agenda Riset dan Inovasi Nasional 2023-2029.
Koordinator Fungsi Evaluasi, Dinas Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Biasa, Kemendikbud, Ristek, Aswin Wihdiyanto, upaya dan upaya terbaik pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi untuk menerapkan kebijakan atau peraturan yang menguntungkan untuk diimplementasikan. terus melakukan yang terbaik. Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas “Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang inklusif, mendorong kebijakan yang inklusif, fleksibel dan memperhatikan keberadaan disabilitas di masyarakat,” ujarnya. Salah satu komitmen Pemerintah terhadap pendidikan inklusif adalah penyediaan perumahan yang layak, perumahan yang layak, sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran dan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13/2022, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 13/2022 Pasal 4, memberikan akomodasi yang layak dengan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan dan juga penyediaan kurikulum yang sesuai.
Bergabunglah bersama dengan menjadi member e-Guru.id untuk meingkatkan skill dan pengetahuan Anda agar menjadu pendidik yang hebat dan dapatkan berbagai macam pelatihan gratis dan bonus lainnya. Daftarkan diri Anda sekarang juga!
Penulis: WDS
