Home / News

Kamis, 30 Mei 2024 - 13:12 WIB

Potongan Gaji 3 Persen Iuran Tapera: Inilah Dampaknya pada Guru PNS, PPPK, dan Guru Swasta

Dibaca 83 kali

Photo by. Berita Borneo

Photo by. Berita Borneo

Pemerintah baru-baru ini menetapkan kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja, termasuk guru, yaitu pemotongan gaji sebesar 2,5 hingga 3 persen untuk iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

Peraturan ini telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024, telah menggantikan PP sebelumnya Nomor 25 Tahun 2020.

Pemotongan gaji ini berlaku bagi guru yang tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, para guru swasta juga harus patuh terhadap peraturan tersebut, yang sebelumnya tidak diwajibkan membayar iuran Tapera.

Menurut peraturan baru ini, guru swasta yang wajib membayar iuran Tapera adalah mereka yang berusia minimal 20 tahun, sudah menikah, dan pendapatannya mencapai atau melebihi upah minimum regional. Hal ini bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi pesertanya.

Meskipun kebijakan Tapera ini bukan hal baru, karena telah diberlakukan sejak 2016 dengan beberapa perubahan, namun kembali mengundang perhatian pada tahun 2024 ini dengan pemotongan gaji bagi semua pekerja, termasuk guru.

Sebelumnya, kewajiban ini hanya berlaku bagi PNS, tetapi sekarang semua pekerja swasta, termasuk guru swasta yang menerima gaji setidaknya sebesar upah minimum daerah, diharuskan membayar iuran ini setiap bulan.

Pasal 7 dalam PP tentang Tapera menegaskan bahwa tidak hanya PNS, TNI-Polri, atau pekerja di BUMN yang wajib membayar iuran Tapera, namun juga para pekerja swasta yang menerima gaji minimum.

Besaran potongan gaji telah ditetapkan dalam Pasal 15, di mana pekerja mandiri dikenakan potongan sebesar 3 persen, sementara pekerja yang bekerja di bawah pemberi kerja dikenakan potongan sebesar 2,5 persen, dengan 0,5 persen sisanya ditanggung oleh pemberi kerja.

Meskipun Tapera bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih terjangkau, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemotongan gaji ini akan memperburuk kondisi ekonomi peserta.

Namun, bagi yang mendukung, Tapera dianggap sebagai langkah positif dalam menyediakan dana untuk pembiayaan perumahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera ini memunculkan sejumlah reaksi di masyarakat, termasuk di kalangan guru dan pekerja swasta, dengan perdebatan yang masih berlangsung mengenai dampak dan keberlanjutannya.

 

Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!

(shd/shd)

Share :

Baca Juga

News

Info Penting Untuk Kode P,TL dan PGSD

News

Info Terbaru! Pengumuman Penting BKN Untuk Seluruh Honorer Terkait Pendataan NON ASN Jadi PPPK 2024

News

Peserta PPPK Guru 2023 dari P2-P4 Bebas Sanggah, Begini Penjelasan Lengkapnya

News

Sertifikat BKN untuk apa? Berikut Manfaat Sertifikat Hasil Ujian CAT BKN bagi Pendaftar CPNS dan PPPK 2023

News

Bagaimanakah Muatan Kurikulum Merdeka di Setiap Jenjang? Berikut Penjelasannya

News

BKN dan Taspen Tengah Menyusun Jaminan Hari Tua PPPK

News

Ada Informasi Penting Untuk Guru dan Kepsek Dari Kemdikbud

News

Cara Mendaftar KIP untuk Siswa SD, SMP, SMA agar Memperoleh Bantuan PIP dan BLT