Home / News

Kamis, 9 Maret 2023 - 17:03 WIB

Tunjangan Pegawai Pajak vs Gaji Guru Honorer, Bikin Sedih

Dibaca 277 kali

 

Guru honorer seringkali dihadapkan pada kondisi yang minim dan tidak menentu. Sementara itu, pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh setiap bulannya yang nilainya sangat fantastis. Jika dibandingkan pendapatan di antara kedua profesi tersebut, rasanya cukup miris dan bikin sedih.

Dalam Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di DJP, besaran tunjangan yang diterima oleh pegawai tersebut disesuaikan dengan peringkat jabatannya.

Level Pranata Komputer Pelaksana Pemula di DJP, dengan peringkat tujuh, memiliki tunjangan kinerja hingga sebesar Rp12,3 juta per bulan. Sementara itu, guru honorer di berbagai bidang, contohnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau komputer seringkali diberi upah sebesar Rp500.000 per bulan dan kadang-kadang dibayar dengan jangka waktu triwulan.

Meskipun peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa pegawai DJP memang berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan, namun di sisi lain juga layak diberi perhatian oleh . Banyak guru yang merasa terabaikan karena gaji mereka yang tidak memadai.

Berikut adalah contoh tunjangan kinerja pegawai di DJP berdasarkan jabatannya, dengan besaran tunjangan terendah diberikan kepada Pranata Komputer Pelaksana Pemula dan besaran tunjangan tertinggi diberikan kepada Pejabat Struktural (Eselon I):

Baca Juga:  Pengelolaan Kelas di Sekolah Inklusi

Pejabat Struktural (Eselon I) Rp117.375.000,00
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp99.720.000,00
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp95.602.000,00
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp84.604.000,00

Melihat masalah ini, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru, terutama mereka yang berstatus honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, mengatakan bahwa pemerintah perlu memenuhi amanat Pasal 14 (ayat 1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan , yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

“Kami hanya berharap negara memenuhi kewajiban minimal kepada guru sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen,” ujarnya, seperti yang dikutip dari Antara Jakarta pada Selasa (28/2).

Satriawan menyatakan bahwa nasib para guru, terutama yang berstatus , masih sangat tidak pasti. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Halaman Selanjutnya

Menurut Satriawan, tunjangan yang diterima….

Share :

Baca Juga

News

CONTOH: Surat Rekomendasi untuk Kegiatan dan Perpindahan Siswa ke Sekolah Tujuan

News

Siapkan Mental! Mendikbud Rilis Hasil Seleksi PPPK Guru 2020 Besok!

News

Bantuan Pokja Guru Madrasah Akan Cair Oktober 2022

News

Kebutuhan Formasi PPPK Guru 2023 Akan Ditambah, Simak Penjelasannya

News

5 Ciri-Ciri Guru Terburuk, Apakah Anda di Antaranya?

News

2 Cara Menjadi Guru Efektif untuk Menghadirkan Hasil Pembelajaran Maksimal

News

Mengenal MTsN 1 Kota Makassar Juara Umum Olimpiade Nusantara 2023

News

Nilai Ambang Batas Masing- Masing Seleksi Kompetensi Teknis Untuk Lulus PPPK Guru Tahun 2023
Download Sertifikat Pendidikan Gratis