Home / News

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:36 WIB

Urgensi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dibaca 35 kali

Setelah bangsa ini sukses mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa lalu, muncul ancaman “Pandemi Baru” yang lebih besar dan meluas, terutama di kalangan anak-anak.

“Pandemi baru” tersebut adalah kekerasan, yang jumlah korbannya di kalangan anak-anak bahkan melebihi dampak COVID-19. Kekerasan ini mencakup intoleransi, , dan perundungan. Ironisnya, semua itu sering terjadi di mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

Sementara itu, perasaan aman adalah salah satu prasyarat penting untuk proses yang efektif. Tanpa rasa aman, pembelajaran tidak akan terjadi dengan optimal.

Untuk pertama kalinya telah dilakukan tindakan survei menyeluruh di semua untuk menganalisis risiko kekerasan. Hasil survei ini menunjukkan urgensi dari perlindungan dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, langkah proaktif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Tidak ada satu pihak yang dapat menangani masalah ini sendirian. Diperlukan kerjasama dari lima kementerian di Indonesia dan lembaga yang sepakat bergotong royong untuk mengimplementasikan regulasi yang mendukung . Kementerian Dalam Negeri, misalnya, siap mendukung penuh agar 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten berada pada jalur yang sama dalam upaya perlindungan kekerasan ini. Tindakan yang diambil harus proaktif, bukan hanya reaktif, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

di Indonesia akan menyambut positif kebijakan ini, karena dengan adanya regulasi yang jelas, lingkungan sekolah akan menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kebijakan ini tidak hanya melindungi peserta didik, tetapi juga dan tenaga kependidikan.

Baca Juga:  Classpoint pada Kurikulum Merdeka, Trobosan Pembelajaran Interaktif

Hal ini penting karena sebelumnya ada anggapan bahwa korban kekerasan hanya peserta didik saja. Regulasi yang baru ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan diimplementasikan dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) di satuan pendidikan sehingga pendidik mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang harus dihindari dan cara menindaklanjutinya.

Di sisi lain, merasa lega dengan adanya kebijakan ini. Mereka merasa lebih tenang dan yakin bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, orang tua tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan atau perundungan terhadap anak mereka. Ini memberikan rasa aman tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dalam -anak mereka.

Kebijakan ini membutuhkan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan kerjasama yang baik, kasus-kasus kekerasan bisa dideteksi lebih awal dan ditangani dengan cepat. Bentuk-bentuk kekerasan yang diantisipasi meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, , dan intoleransi. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat direspon dengan cepat dan diberikan payung hukum yang kuat.

Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah yang memanusiakan manusia. Urgensi pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tidak bisa dianggap remeh. Dengan regulasi yang tepat, kolaborasi antar lembaga, dan dukungan penuh dari masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik.

 

Share :

Baca Juga

News

9 Kategori Tenaga Non ASN Diutamakan Dalam CASN 2023

News

Resmi Rilis Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023 Cek SSCASN Dan Instansi Sudah Status Pengumuman

Karya Inovatif

Pembelajaran Abad 21: Pengertian, Model, dan Konsep 4C
Ilustrasi Peserta PPG Dalam Jabatan 2023

News

Riwayat Karir Guru dan Pengisiannya di Aplikasi Dapodik

News

Hanya Kategori Ini! Para Golongan PNS Berkesempatan Naik Jabatan 6 Bulan Sekali

Edutainment

Kurikulum Paradigma Baru, Guru Harus Tau

News

Resmi, Kuota Sasaran Guru yang Ikut Seleksi Administrasi PPG Daljab 2023 Ditambah!

News

Gratis!!! Seminar Nasional Peran Guru Penggerak dalam Eksistensi Kurikulum Merdeka
Download Sertifikat Pendidikan Gratis