Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia memiliki target untuk mengangkat sekitar 1 juta guru honorer menjadi PPPK atau Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) pada akhir tahun 2024.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa Kemendikbudristek RI telah melakukan perhitungan kebutuhan guru.
Pada tahun 2020, terdapat sekitar 1 juta guru honorer, dan diharapkan pada tahun 2024, seluruhnya dapat diangkat menjadi guru ASN PPPK.
Nunuk menjelaskan bahwa proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah dimulai sejak tahun 2021, dengan sekitar 544.000 orang guru telah diangkat. Pada tahun ini, proses seleksi guru ASN PPPK masih berlangsung, dan diharapkan ada tambahan sekitar 296 ribu guru.
Dengan demikian, jumlah guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK diperkirakan akan mencapai lebih dari 800.000 hingga akhir tahun 2023.
Pemerintah juga terus berusaha menyelesaikan masalah ketidakjelasan status dan kesejahteraan guru honorer yang telah berlangsung lama sejak tahun 2019.
Nunuk menyampaikan bahwa tujuan Kemendikbudristek RI adalah menjadikan profesi guru menjadi terhormat dan bermartabat, sehingga pihaknya berkomitmen untuk mengangkat para guru honorer menjadi PPPK.
Berbagai upaya dilakukan, termasuk koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK. Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah untuk memastikan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan yang telah dihitung
Kemendikbudristek dan panselnas juga menyediakan data pendukung kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran gaji bagi para ASN PPPK.
Selain itu, bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara intensif melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), khususnya untuk mempublikasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang telah dihitung.
Selanjutnya, Kemendikbudristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar dan turut membantu memberikan data pendukung kepada Kementerian Keuangan agar dapat merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK.
Ini termasuk memberikan bantuan persiapan kepada guru untuk mengikuti seleksi, termasuk pelatihan mandiri atau daring menggunakan sistem manajemen pembelajaran.
Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Ngadu Ndamu menambahkan bahwa daerahnya mendapatkan 532 formasi untuk tahun ini, tetapi hanya 264 guru honorer yang lolos tahap seleksi administrasi. Upaya maksimal dilakukan untuk memastikan mereka lolos ke tahapan seleksi berikutnya.
Halaman Selanjutnya
Sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti dinas pendidikan
