Pendataan Tenaga Honorer – Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi (MenpanRB) menegaskan, pihaknya baru saja menemukan jumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN sebanyak 2.360.723 yang tersebar diseluruh instansi pemerintahan.
Jumlah tersebut merupakan data yang bersumber dari pendataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang gencar dilangsungan beberap waktu lalu, yaitu pada 1-22 Oktober 2022.
Dta tersebut merupakan hasil sementara, sebab masih ada sebanyak 120 instansi yang belum mengumpulkan SPTJM atau Surat Tanggung Jawab Mutlak. SPTJM tersebut haru mendapatkan tanda tangan resmi dari PPK instansi yang bersangkutan.
Sehingg dapat dipastikan jumlah guru honorer yang sebanyak 2 juta orang lebih tersebut masih akan terus bertambah jika instansi lainnya sudah mengumpulkan data tersebut.
Hingga kini pemerintah pusat masih menggali solusi terbaik, agar penanganan penataan tenaga non ASN dapat berjalan dengan baik. Saat ini pemerintah baru menemukan tiga opsi pilihan teerkait solusi penataan tersebut.
Menpan RB. Azwar Anas mengungkapkan, solusi yang pertama adalah pemerintah akan melaksanakan pengangkatan terhadap tenag honorer menjadi ASN.
Opsi pertam masih dipertimbangkan sebab pelaksanannya yang membutuhkan biaya besar. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan penyaringan tenaga honorer sebab kapasitas mereka tidak sama semua.
Opsi pertama ini cukup riskan untuk diterapkan mengingat kompetensi setiap tenaga honorer yang berbeda. Jika hal ini langsung diterapkan maka yang dikhawatirkan oleh Anas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Kemudian opsi yang selanjutnya adalah mengangkat tenaga honorer dengan skema prioritas. Maksud dari skema prioritas ini adalah pemerintah akan fokus mengangkat honorer menjadi ASN di sektor pelayanan dasar.
Sektor pelayanan dasar yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Jika memang pemerintah menerapkan opsi ini maka guru mendapatkan angin segar. Akan banyak lowongan yang dibuka untuk guru honorer.
Menerapkan opsi yang ini bukan berarti rekrutmen hanya tertuju pada sektor pelayanan dasar saja. Pemerintah tetap akan merekrut tenaga honorer dari lain sektor juga namun acara dilaksanakan secara bertahap.
Sampai disini pemerintah sudah melakukan pemetaan secara detail dan meninjau kekurangan dan kelebihannya. Namun semua ini harus memperhitungkan kekuatan fiskal negara, demi keberlangsungan pelayanan publik yang terbaik.
Tanggapan serupa juga masuk dari DPR terkait pelaksanaan agenda besar 2023 ini. DPR beserta jajarannya perlu mendiskusikan ketiga opsi ini lebih dalam hingga meninjau ke aspek urgensinya.
Penangan permasalahan tenaga non-ASN ini perlu dilakukan Check and Ballance antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemenpan RB juga sudah membicarakan terkait hal tersebut dengan asosiasi pemerinyah daerah. Kemenpan RB pun juga Sudah melakukan diskusi terbuka dengan forum-forum tenag non-ASN.
Halaman Selanjutnya
