Fully Funded – Anggaran pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap semakin tinggi dan mulai menjadi beban bagi negara. Menurut pemerintah harus ada aturan yang perlu dirombak dan perlu menyusun penyesuaian skema pensiun untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk informasi, rencana penyesuaian atau reformasi terkait angggaran pensiun itu diungkapkan oleh Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan saat menjalani sidang bersama DPR. “Reformasi di bidang pensiun saat ini menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Rabu (24/8/2022).
Sri Mulyani menjelaskan alur skema pensiun yang dilaksanakan saat ini masih menggunakan sistem pay as you go. Artinya, alur perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4, 75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.
Menurut Sri Mulyani, TNI dan Polri juga menggunakan alur skema yang sama. Yang membedakan yaitu pihak perusahaan yang mengelola gaji. Dana pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT ASABRI.
“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan di Taspen dan di Asabri tetapi untuk pensiunnya mereka tidak pernah membayar karena yang membayar APBN, “jelas dia.
Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyebutkan saat ini dana Rp 2.800 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp 900 triliun dan Pemda Rp 1.900 triliun. Beliau berharap skema baru terkait pensiun bisa disusun dengan iuran pasti atau fully funded.
Halaman Selanjutnya
