Dalam beberapa waktu lagi, kita akan menyambut secara resmi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Namun, kabar kurang menggembirakan datang untuk para guru swasta, karena dalam seleksi ini, pemerintah tidak memprioritaskan mereka.
Simak artikel ini hingga selesai untuk mengetahui informasi selengakpanya!
Dengan kuota sebanyak 2,3 juta untuk CASN 2024, sekitar 1,6 juta di antaranya adalah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga honorer.
Fokus pemerintah, sesuai dengan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, lebih tertuju pada penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah.
Kebijakan ini diumumkan oleh Azwar Anas setelah rapat bersama Komisi II DPR RI, dan ia menjelaskan bahwa penataan tenaga non-ASN menjadi prioritas utama.
Dengan mengalokasikan sebagian besar kuota PPPK untuk tenaga honorer di instansi pemerintah, guru swasta tidak mendapat prioritas pada seleksi CASN 2024.
Meskipun Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa penataan tenaga honorer harus selesai pada Desember 2024 tanpa membedakan instansi, kenyataannya, guru swasta tidak termasuk dalam prioritas seleksi kali ini.
Bagi guru swasta, berita ini menjadi dilema tersendiri. Meskipun ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa penataan tenaga honorer harus merata tanpa membedakan instansi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan hal tersebut.
Satu-satunya harapan yang bisa dipegang oleh guru swasta adalah menanti aturan turunan CASN 2024 yang akan menjelaskan secara rinci tentang penataan tenaga honorer menjadi PPPK.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai nasib guru swasta dalam seleksi CASN 2024.
Dalam menghadapi situasi ini, guru swasta perlu tetap sabar dan tidak kehilangan harapan. Pengumuman resmi mengenai aturan turunan CASN 2024 diharapkan dapat membawa kejelasan terkait peluang mereka untuk ikut serta dalam seleksi ini.
Selain menunggu, guru swasta juga dapat terus memantau perkembangan informasi terkait aturan turunan tersebut.
Komunikasi aktif dengan lembaga terkait dan asosiasi guru menjadi penting untuk memahami lebih dalam langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi kondisi ini.
Halaman selanjutnya,
