Pemerintah berencana untuk meningkatkan ketatnya proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) baik dalam tes CPNS 2023 maupun PPPK sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 mendatang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pengetatan proses seleksi CASN akan dimulai dari tahun ini ke depan.
Rekrutmen CASN pada tahun 2023 dijadwalkan akan dimulai pada bulan September, dengan total formasi yang dibuka mencapai 1,03 juta.
Dari jumlah formasi tersebut, sebanyak 20% diperuntukkan bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam tes CPNS 2023, sedangkan 80% lainnya akan diisi oleh calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dalam mengambil keputusan mengenai komposisi rekrutmen CASN 2023, Kementerian PANRB telah mempertimbangkan arahan dari Presiden dan masukan-masukan yang diterima.
Sebanyak 80% dari formasi CASN tahun ini akan diperuntukkan bagi PPPK, termasuk untuk memberikan afirmasi kepada mereka yang belum mendapatkan kesempatan sebelumnya, seperti Tenaga Harian Khusus (THK) 1, THK 2, dan lainnya yang belum mendapatkan formasi sejak 2016.
Jumlah formasi PPPK ini bertujuan untuk mengakomodir 2,3 juta tenaga honorer yang statusnya akan dihapus mulai 28 November 2023.
Saat ini, Kementerian PANRB juga masih menunggu usulan mengenai formasi CASN 2023 baik tes CPNS 2023 maupun PPPK dari Kementerian Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda).
Beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih belum mengajukan usulan formasi, namun Kementerian PANRB memberikan afirmasi agar mereka segera mengajukan usulan tersebut. Harapannya, formasi ini dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga aparatur negara.
Anas menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun akan mendapatkan prioritas dalam proses seleksi, namun tetap harus melalui tahap seleksi yang ketat.
Sementara itu, bagi lulusan baru, pemerintah ingin merekrut ASN dengan kualifikasi yang sangat tinggi untuk membangun SDM unggul.
Proses seleksi yang ketat ini juga bertujuan untuk menghindari praktik nepotisme di dalam pengangkatan PNS atau PPPK, sehingga memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan yang terbaik yang akan diterima.
Dengan penerapan sistem CAT (Computer Assisted Test), upaya intervensi tidak akan bisa dilakukan. Anas menekankan bahwa pemerintah ingin mendapatkan ASN yang merupakan pilihan terbaik dan handal, seperti yang dilakukan oleh banyak negara lain, seperti Singapura.
Halaman Selanjutnya
Kualitas dan kualifikasi ASN harus lebih ditingkatkan untuk menciptakan birokrasi
