Pada tahun 2024 mendatang, Kurikulum Merdeka akan diresmikan sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K-13) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Kurikulum ini memberikan ruang lebih besar bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Anindito Aditomo selaku Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek, memiliki target agar seluruh sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2024.
Saat ini, lebih dari 80 persen sekolah di Indonesia telah secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.
Kurikulum ini didesain untuk lebih fleksibel dalam mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan di setiap daerah. Ini adalah langkah yang penting dalam memberikan kepercayaan kepada guru dan sekolah sebagai pilar pendidikan kita.
Kurikulum ini juga memberikan kebebasan bagi pendidik dan sekolah untuk merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa serta lingkungannya.
Melalui Kurikulum Merdeka, harapannya adalah menghasilkan siswa yang memiliki semangat belajar sepanjang hidup dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pemerintah mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dengan berbagai cara, termasuk penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka.
Juga, program ini tidak dirancang untuk mudah digantikan, dan memiliki dasar hukum yang kuat serta dukungan dari berbagai pihak yang merasa pendidikan dapat lebih menarik dengan Kurikulum Merdeka.
Selain itu, Kurikulum ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar lintas program studi di luar kampus dan mempertahankan program-program seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, dan IISMA.
Nino, yang memimpin perubahan ini, menekankan pentingnya mengajar dengan pendekatan berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka. Namun, ini bukan berarti mengenakan beban berat pada guru sebaliknya, hanya ada satu hingga tiga proyek per tahun dalam Kurikulum ini.
Tidak ada keharusan bahwa proyek pembelajaran ini harus memerlukan biaya besar. Sebaliknya, mereka seharusnya menyelesaikan masalah sehari-hari di sekitar sekolah, misalnya dalam hal organisasi siswa, manajemen sampah, dan lainnya.
Proyek berbasis pembelajaran ini juga harus mengakar dalam isu-isu sekitar, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Dalam konteks ini, Nino menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi melalui komunitas dan platform pembelajaran seperti Merdeka Mengajar.
Pemerintah daerah dan kepala sekolah juga memiliki peran yang kunci dalam mendukung guru dalam merancang proyek yang memiliki dampak positif di sekitar mereka.
Seharusnya, proyek ini berkaitan dengan isu-isu lokal dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, dan tidak selalu harus berorientasi pada produk mahal.
Halaman Selanjutnya
Kurikulum ini, seperti yang dijelaskan oleh Nino, membuka peluang bagi siswa
