Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan potongan pajak atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diterima guru non-ASN mengikuti ketentuan perpajakan pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Penjelasan tersebut muncul setelah sejumlah guru menyoroti potongan pajak TPG non-ASN di media sosial. Potongan itu disebut mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari ketentuan yang sebelumnya banyak dibicarakan, yakni 5 persen bagi guru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi guru yang tidak memiliki NPWP.
“Jadi, itu kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak. Kita pun yang ada di ruangan ini juga menerima uang negara, kan, juga dibayar pajak. Jadi, ketentuan potongan pajak itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Nunuk.
Besaran mengikuti penghasilan dan golongan
Nunuk menyatakan Kemendikdasmen tidak menetapkan besaran pajak secara mandiri. Mekanisme pemotongan, menurut dia, telah diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku.
Besaran pajak dapat berbeda berdasarkan golongan dan jumlah penghasilan yang diterima guru. Guru dengan golongan lebih tinggi dapat dikenai potongan lebih besar karena penghasilannya relatif lebih tinggi. Karena itu, nominal TPG yang diterima setelah pemotongan bisa berbeda antara satu guru dan guru lainnya.
- Potongan pajak TPG mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- Kemendikdasmen menyatakan pajak bukan ditetapkan sepihak oleh kementerian.
- Besaran potongan dipengaruhi golongan dan penghasilan guru.
Kewajiban juga berlaku bagi guru non-ASN
Kewajiban perpajakan tidak hanya berlaku bagi guru aparatur sipil negara (ASN). Guru non-ASN yang menerima tunjangan dari negara juga dikenai mekanisme pemotongan sesuai aturan perpajakan.
Nunuk menjelaskan, pembayaran TPG secara penuh oleh pemerintah daerah tidak menghapus kewajiban pajak. Pajak tetap menjadi bagian dari kewajiban penerima penghasilan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
“Harus diedukasi kepada guru bahwa memang uang yang diterimakan itu potong pajak. Kalau untuk ASN selain pajak juga, bagi yang mengikuti misalnya BPJS Ketenagakerjaan, memang ada potongan itu, terikut persyaratan secara mandiri,” ujar Nunuk.
Kemendikdasmen mendorong sosialisasi mengenai mekanisme pemotongan tersebut agar guru memahami komponen yang mengurangi nominal TPG. Penjelasan itu mencakup perbedaan besaran pajak berdasarkan golongan serta jumlah penghasilan yang diterima.
Dengan demikian, perubahan nominal yang diterima guru setelah pembayaran TPG perlu dilihat bersama komponen pemotongan yang berlaku. Kemendikdasmen menegaskan bahwa ketentuan pajak tersebut bersumber dari peraturan pemerintah, bukan kebijakan yang dibuat secara terpisah oleh kementerian.