Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pegawai dan pembayaran pensiun mencapai Rp480,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Pos tersebut mencakup pembayaran manfaat pensiun serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi tenaga pendidik non-PNS.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan catatan itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Ia mengatakan pemerintah menjaga agar hak keuangan aparatur negara dan tenaga pendidik disalurkan sesuai jadwal sepanjang 2026.
Realisasi pembayaran pensiun
Dari total realisasi tersebut, anggaran untuk manfaat pensiun mencapai Rp159,8 triliun. Dana itu digunakan untuk memenuhi hak purna tugas PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri di seluruh Indonesia.
Suahasil menjelaskan, pembayaran pensiun terbagi berdasarkan kelompok penerima. Sebanyak 36 persen dialokasikan untuk PNS pusat, TNI, dan Polri. Sementara itu, 64 persen digunakan untuk pensiunan PNS daerah.
“36 persen dari pembayaran pensiun tersebut adalah untuk pegawai PNS pusat, TNI dan juga Polri dan 64 persen dari pembayaran pensiun tersebut adalah membayari pensiunan PNS daerah,” kata Suahasil Nazara.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah membayar manfaat pensiun sesuai waktu yang ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan saat Kemenkeu memaparkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
TPG guru non-PNS masuk belanja pegawai
Selain pembayaran untuk pensiunan, realisasi belanja pegawai mencapai Rp320,4 triliun. Kemenkeu memasukkan pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik dalam pos tersebut, termasuk TPG untuk guru non-PNS.
“Pembayaran TPG, tunjangan profesi guru untuk guru-guru non-PNS juga dibayarkan dan dicatat di dalam akun belanja pegawai ini,” tutur Suahasil Nazara.
Dengan demikian, pembayaran TPG guru non-PNS tercatat sebagai bagian dari realisasi belanja pegawai pemerintah pada 2026. Kemenkeu menyampaikan informasi itu bersamaan dengan penjelasan mengenai penyaluran manfaat pensiun bagi aparatur yang telah menyelesaikan masa tugas.
Rincian angka yang disampaikan Kemenkeu
| Komponen | Realisasi hingga 31 Oktober 2026 |
|---|---|
| Belanja pegawai dan pembayaran pensiun | Rp480,2 triliun |
| Manfaat pensiun | Rp159,8 triliun |
| Belanja pegawai | Rp320,4 triliun |
Kemenkeu menyatakan penyaluran manfaat pensiun dilakukan tepat waktu. Suahasil juga menyampaikan penghormatan kepada para pensiunan aparatur negara atas pengabdian mereka dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan pemerintahan.
Bagi guru non-PNS, keterangan Kemenkeu menegaskan bahwa pembayaran TPG menjadi bagian dari belanja pegawai yang telah direalisasikan hingga 31 Oktober 2026. Penjelasan tersebut tidak memuat rincian jumlah penerima maupun jadwal pembayaran untuk masing-masing daerah.
Poin penting
- Realisasi gabungan belanja pegawai dan pembayaran pensiun mencapai Rp480,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.
- Kemenkeu mencatat pembayaran TPG guru non-PNS dalam pos belanja pegawai.
- Manfaat pensiun yang terealisasi mencapai Rp159,8 triliun dan disebut dibayarkan tepat waktu.