Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong percepatan peta jalan bagi guru non-ASN menjelang batas penghapusan status honorer pada 31 Desember 2026. Gagasan itu mencakup perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes pada awal 2027.
Fikri menyampaikan usulan tersebut dalam paparan yang dikutip pada Selasa, 17 November 2026. Ia menyebut transisi perlu disusun untuk menjaga keberadaan ratusan ribu pendidik non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Sesuai amanat UU ASN, akhir 2026 menjadi batas penutupan status honorer di sekolah negeri. Pada awal 2027, kita dorong skema transisi yang aman melalui konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes, sekaligus menghapus kastanisasi profesi guru,” ujar Fikri.
Usulan skema berdasarkan usia
Fikri mengaitkan rencana transisi itu dengan kebutuhan mencegah kekosongan guru di sekolah negeri. Perhatian khusus diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang dinilai masih mengalami kekurangan guru.
Untuk guru non-ASN yang belum masuk dalam skema transisi, Fikri mengusulkan pendekatan berdasarkan usia. Pendidik yang berusia lebih dari 35 tahun diarahkan mengikuti jalur PPPK atau konversi sertifikasi. Sementara itu, pendidik yang berusia kurang dari 35 tahun diarahkan mengikuti seleksi CPNS.
- 31 Desember 2026: batas penghapusan status honorer di sekolah negeri menurut paparan Fikri.
- Awal 2027: usulan konversi otomatis PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.
- Guru berusia di atas 35 tahun: diusulkan mengikuti jalur PPPK atau konversi sertifikasi.
Usulan penyatuan status guru
Selain jalur pengangkatan, Fikri mendorong penghapusan perbedaan status antara guru negeri dan guru swasta. Gagasan itu akan ditempuh melalui revisi RUU Sisdiknas dengan penyatuan nomenklatur bagi PNS, PPPK, honorer, guru negeri, dan guru swasta.
Fikri juga mendorong Presiden mengangkat guru yang memenuhi kriteria menjadi PNS tanpa sistem kontrak. Namun, seluruh gagasan tersebut merupakan usulan politik dan belum menjadi keputusan pengangkatan atau perubahan status bagi guru non-ASN.
Dalam aspek kesejahteraan, ia mengusulkan agar guru swasta memperoleh standar upah minimum melalui subsidi pemerintah. Ia juga menyebut perlunya akses yang setara ke Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pemerataan guru dan pembelajaran
Fikri menyebut rasio guru dan murid secara nasional berada pada angka 1:14. Angka itu disebut lebih baik dibandingkan rasio ideal 1:20 dan rasio Vietnam 1:24. Menurut dia, persoalan utama masih berada pada distribusi guru yang terkonsentrasi di perkotaan.
Untuk menjawab ketimpangan tersebut, Fikri menawarkan redistribusi guru berbasis kebutuhan serta penerapan guru multisubjek. Skema itu dibarengi kompetensi mengajar kelas rangkap dan disebut mengadopsi model pedesaan di Brasil serta India.
Fikri merupakan anggota Komisi VII DPR RI yang sebelumnya membidangi pendidikan di Komisi X pada periode Juni 2025 hingga November 2026. Pernyataan mengenai konversi PPPK dan penyatuan status guru tersebut masih berupa dorongan dan usulan, bukan ketentuan baru yang telah berlaku.