Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengingatkan satuan pendidikan agar memperketat pemeriksaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena kesalahan data dapat menghambat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan khusus. Peringatan itu disampaikan pada Sosialisasi Dapodik dan Tunjangan Guru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP di Kendal, Senin, 16 November 2026.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meminta pengelola data sekolah memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut dia, Dapodik tidak hanya menjadi kewajiban administratif yang diperbarui setiap semester. Data tersebut juga menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Data yang diinput harus akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapodik merupakan jantung perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan,”
Pemerintah Kabupaten Kendal menyebut kesalahan input dalam Dapodik dapat memengaruhi proses verifikasi hak keuangan guru. Karena itu, operator sekolah diminta memeriksa setiap informasi sebelum data disinkronkan ke server pusat.
Data yang perlu diperiksa sekolah
Informasi yang harus dicocokkan mencakup data peserta didik, profil tenaga pendidik, kondisi sarana dan prasarana, beban jam mengajar, serta kualifikasi akademik. Pemeriksaan dilakukan agar data yang tersimpan dalam sistem sesuai dengan fakta di satuan pendidikan.
- Profil dan status tenaga pendidik perlu diperbarui sesuai kondisi terbaru.
- Beban jam mengajar serta kualifikasi akademik harus diperiksa sebelum sinkronisasi.
- Data peserta didik dan sarana prasarana juga termasuk informasi yang perlu divalidasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Yanuar Fatoni mengatakan, tingkat validitas Dapodik menjadi salah satu penentu kelancaran verifikasi penyaluran tunjangan guru. Perubahan status kepegawaian, mutasi, dan guru yang memasuki masa purnatugas diminta segera diperbarui secara berkala.
“Harapannya, seluruh data benar-benar valid dan sesuai kondisi riil. Penyaluran tunjangan guru harus tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak menimbulkan temuan,”
Yanuar menegaskan, validasi bukan hanya tanggung jawab operator sekolah. Kepala satuan pendidikan juga diminta menjalankan fungsi kontrol dengan memeriksa kembali data sebelum hasil akhirnya dikirimkan ke server pusat.
Pemkab Kendal juga menyampaikan komitmen terhadap kesejahteraan guru melalui insentif honorarium sebesar Rp225.000 per bulan bagi guru PAUD non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterangan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan yang sama. Informasi mengenai insentif itu tidak mengubah kewajiban sekolah untuk menjaga ketepatan data Dapodik sebagai bagian dari proses verifikasi tunjangan guru.