Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 17 November 2026. Dua lahan itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 2 hektare.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pengajuan tersebut dilakukan setelah adanya penambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto. Lokasi di Jakarta Timur berada di kawasan Cakung, sedangkan tempat yang disiapkan di Jakarta Barat belum dijelaskan secara terperinci.
“Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” kata Pramono.
Dukungan DKI untuk program pemerintah pusat
Pramono menyampaikan usulan itu saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 November 2026. Ia mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu sebelumnya.
Menurut Pramono, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyatakan dukungan terhadap program tersebut melalui penyediaan lahan di wilayah Jakarta.
“Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat,” ujar Pramono.
- Lokasi yang diajukan berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
- Luas setiap lahan sekitar 2 hektare.
- Lokasi Jakarta Timur disebut berada di kawasan Cakung.
- Pengajuan dilakukan setelah penambahan kuota Sekolah Rakyat.
Hutan kota UI tetap dipertahankan
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menolak rencana penggunaan hutan kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Ia menyebut kawasan tersebut perlu dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau.
| Rencana lokasi | Keterangan |
|---|---|
| Jakarta Barat | Lahan sekitar 2 hektare |
| Jakarta Timur | Lahan sekitar 2 hektare di kawasan Cakung |
| Hutan kota UI | Tidak disetujui untuk dialihfungsikan |
Pramono juga menjelaskan bahwa UI memiliki keinginan menyerahkan pengelolaan hutan kota kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keinginan itu disebut berkaitan dengan beban pengelolaan kawasan tersebut bagi perguruan tinggi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak keberatan mengambil alih pengelolaan hutan kota UI dengan biaya sendiri apabila diminta oleh pihak universitas. Namun, Pramono menegaskan pengelolaan kawasan itu tidak boleh mengubah peruntukannya menjadi Sekolah Rakyat.
“Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” ujar Pramono.
Penjelasan mengenai lahan UI
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sejumlah area Hutan Kota UI akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat setelah bertemu Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada 16 November 2026. Dari kawasan hutan kota UI yang luasnya disebut lebih dari 100 hektare, sekitar 8 hektare dikabarkan akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah.
UI kemudian menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan memakai lahan di dalam kawasan hutan kota. Lahan yang diusulkan berada di area kampus sisi Jakarta. Pemanfaatannya akan ditentukan melalui penilaian dan kajian kesesuaian peruntukan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya. Dengan penjelasan tersebut, pengajuan dua lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur menjadi alternatif lahan yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penambahan kuota Sekolah Rakyat.