Universitas Pasundan (Unpas) memberhentikan tidak dengan hormat seorang dosen tetap yang dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Keputusan itu diambil setelah kampus menyelesaikan investigasi dan pemeriksaan internal pada November 2026.
Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama, dan Budaya (Belmawabud) Unpas Cartono mengatakan pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026. Sanksi itu mengakhiri status dosen tetap yang bersangkutan di lingkungan Unpas.
Proses pemeriksaan melibatkan satgas dan senat
Menurut Cartono, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut kerja tim investigasi yang dibentuk universitas. Pemeriksaan juga dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) BK-ULD.
Pihak rektorat turut meminta pertimbangan Senat Universitas. Masukan tersebut dibahas melalui Komisi Etika dan Disiplin. Unpas menyatakan langkah itu ditempuh agar penanganan perkara berlangsung objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen menjadikan institusi Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan,” kata Cartono.
Selain menjatuhkan sanksi kepada dosen yang dinyatakan melanggar, Unpas menyebut pemulihan bagi korban tetap menjadi bagian dari penanganan. Layanan pendampingan diberikan melalui PPKPT BK-ULD sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.
Unpas menyampaikan permohonan maaf
Universitas juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas keresahan yang muncul setelah dugaan kekerasan seksual tersebut diberitakan. Kampus mengapresiasi dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan yang dilakukan.
Unpas menyatakan akan menjaga integritas institusi dan membangun lingkungan akademik yang bersih dari kekerasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rangkaian pemeriksaan dan pendalaman kasus selesai dilakukan.
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unpas telah menyampaikan sikap terkait dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang disebut melibatkan seorang dosen di lingkungan fakultas tersebut.
Universitas kemudian membentuk tim investigasi yang melibatkan berbagai unsur sivitas akademika untuk menyelidiki dugaan tersebut. Hasil proses itu menjadi bagian dari rangkaian penanganan yang berujung pada penerbitan surat keputusan pemberhentian.
Poin penting keputusan kampus
- Unpas memberhentikan tidak dengan hormat seorang dosen tetap yang dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual.
- Penanganan melibatkan tim investigasi, Satgas PPKPT BK-ULD, serta pertimbangan Komisi Etika dan Disiplin Senat Universitas.
- Unpas menyatakan korban memperoleh layanan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing.
| Unsur penanganan | Keterangan |
|---|---|
| Sanksi | Pemberhentian tidak dengan hormat |
| Dasar keputusan | SK Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026 |
| Pendampingan korban | Difasilitasi PPKPT BK-ULD |