Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyatakan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keterlambatan penagihan dana beasiswa senilai Rp7,97 miliar dari 17 kasus pelanggaran. Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.
Laporan pemeriksaan BPK menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan kewajiban penerima beasiswa. Persoalan itu mencakup keterlambatan penerbitan surat keputusan sanksi, pencatatan piutang, dan pelaksanaan penagihan.
Tindak lanjut mencakup verifikasi dan penagihan
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Lukmanul Hakim, menyampaikan keterangan tertulis pada 15 Oktober 2026. Ia mengatakan LPDP menjalankan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap seluruh temuan dalam IHPS I Tahun 2026.
“Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK menjadi perhatian LPDP dan terus dilakukan terhadap seluruh temuan yang tercantum dalam IHPS I Tahun 2026, mencakup proses verifikasi, penetapan sanksi, penerbitan piutang, serta pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP.
Menurut LPDP, proses tersebut dilakukan untuk menangani kewajiban pengembalian dana dari penerima beasiswa yang melanggar ketentuan. Lembaga itu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mitra dalam penanganan penerima beasiswa kolaborasi yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari program.
Koordinasi lintas lembaga tersebut berkaitan dengan penetapan kewajiban pengembalian dana dan pelaksanaan penagihan. LPDP menyebut langkah itu diperlukan agar hak dan kewajiban setiap pihak dipenuhi berdasarkan ketentuan program beasiswa.
Rincian temuan dan penanganan LPDP
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nilai kewajiban pengembalian | Rp7,97 miliar |
| Jumlah kasus pelanggaran | 17 kasus |
| Temuan pemeriksaan | Keterlambatan sanksi, pencatatan piutang, dan penagihan |
| Dokumen pemeriksaan | IHPS I Tahun 2026 |
Selain menangani kasus dalam Program Beasiswa Native, LPDP melakukan koordinasi terkait penerima beasiswa kolaborasi. Koordinasi itu mencakup proses penetapan kewajiban pengembalian dan langkah penagihan yang diperlukan.
LPDP menyatakan sebagian rekomendasi BPK telah diselesaikan. Sebagian tindak lanjut lain masih berada dalam proses penyelesaian melalui mekanisme administrasi yang berlaku.
“Saat ini, sebagian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan tersebut telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku,” imbuh LPDP.
Untuk memperkuat pengelolaan dana beasiswa, LPDP menjalankan sejumlah langkah pemulihan. Langkah tersebut meliputi peningkatan pengawasan kepatuhan penerima beasiswa, percepatan penyelesaian administrasi, dan optimalisasi penagihan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.
- Rp7,97 miliar merupakan nilai kewajiban pengembalian dari 17 kasus pelanggaran.
- BPK menyoroti keterlambatan penerbitan sanksi, pencatatan piutang, dan penagihan.
- LPDP menyebut sebagian rekomendasi telah selesai, sedangkan tindak lanjut lainnya masih berjalan.