Kurikulum Berbasis Projek – Mengawali tahun 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim kembali memberikan usulan kurikulum pembelajaran bagi keseluruhan lembaga pendidikan.
Tentu ia tidak ingin para pimpinan lembaga pendidikan terburu – buru dalam penerapannya. Sehingga, kendati usulan ini sudah diumumkan sejak awal tahun, tapi selama beberapa bulan berjalan, usulan kurikulum terbaru yakni Kurikulum Merdeka alias kurikulum berbasis projek belum 100% diterapkan.
Sebelum membahas kurikulum berbasis projek lebih mendalam, Anda perlu memahami urgensitas dari kehadiran kurikulum dalam dunia pendidikan. Bagi pendidikan, kurikulum merupakan komponen penting yang tak terpisahkan. Kehadirannya memiliki pengaruh pada ketercapaian pelaksanaan pembelajaran maupun beragam aktifitas peserta didik di lingkup sekolah.
Idealnya, penentuan kebijakan kurikulum pada satuan pendidikan selalu berdasar pada satu tujuan dasar kehadiran pendidikan yakni untuk mencerdaskan bangsa. Sehingga perencanaan dan strateginya harus lebih matang dan tak boleh tergesa – gesa.
Di negeri ini sendiri, adanya penetapan pada kurikulum memiliki sejarah yang amat panjang. Pertama dari keluarnya kebijakan kurikulum tahun 1964, kemudian disusul dengan adanya kurikulum tahun 1975. Lalu berubah menjadi kurikulum 1994. Kurikulum ini kemudian digantikan dengan kurikulum tahun 2004 atau biasa dikenal dengan KBK alias Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kehadiran KBK pun juga tergantikan oleh Kurikulum KTSP 2006.
Sebelum lahir Kurikulum Merdeka juga ada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 Darurat. Semua perubahan kurikulum tersebut tidak memiliki durasi tertentu. Bisa jadi juga tergantung dari kebijakan menteri yang bersangkutan atau bahkan berkaitan dengan politik.
Mengapa Kurikulum Selalu Mengalami Perubahan?
Sebagai warga masyarakat yang kritis, mungkin Anda pasti bertanya, mengapa kiranya kurikulum selalu mengalami amandemen (pergantian)?
Sebenarnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Sebab dinamika pendidikan kian berkembang. Jika tidak dibarengi dengan adanya perubahan atau bahkan peningkatan, maka dipastikan perkembangan pendidikan akan mengalami kemunduran.
Hanya saja, durasi dari setiap pergantian kurikulum tidak selalu sama. Tak seperti pergantian presiden yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali. Hal inilah yang menjadikan pergantian kurikulum mendapat respon yang baik atau bahkan kontra.
Dari sisi positifnya, pergantian kurikulum dapat menjadikan proses pendidikan mengalami kemajuan. Namun, sisi negatifnya yakni tak semua elemen pendidikan termasuk instansi, peserta didik, dan para pengajar dapat langsung mensinergikan dan berkolaborasi secara maksimal. Sehingga alih – alih berkembang, malah yang terjadi adalah kemunduran saja.
Salah satu alasan lainnya yakni perubahan kurikulum dapat menjadi pengarah untuk mencapai target output generasi berkarakter yang baik. Perlu diketahui, sampai beberapa puluhan tahun ini, perkembangan pendidikan karakter selalu menjadi salah satu komponen penting dalam perubahan kurikulum.
Hanya saja, sampai sekarang pendidikan karakter masih memiliki PR besar, yakni mewujudkan pribadi yang unggul. Hal ini disebabkan semakin banyaknya fakta kasus amoral di negeri ini.
Memaknai Kurikulum Baru
Kurikulum Merdeka merupakan satu dari sekian gagasan yang diusulkan oleh Kemendikbudristek pada penyelenggaran agenda kurikulum paradigma baru. Beberapa dari kurikulum yang ada yakni Kurikulum Darurat dan Kurikulum 2013.
Model dari Kurikulum Darurat sendiri tak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013. Sebab keberadaannya merupakan hasil dari peringkasan Kurikulum 2013 untuk menyeimbangi kondisi pendidikan di masa pandemi. Hampir keseluruhan sekolah menggunakan kurikulum tersebut.
Kendati kurikulum prototipe baru diusulkan, namun sambutan para penggerak pendidikan sangatlah antusias. Sehingga tak heran bila kurikulum tersebut bisa diterapkan pada hampir keseluruhan satuan pendidikan, tepatnya sebanyak 2500 unit pada satuan pendidikan yang tergabung dalam kategori program Sekolah Penggerak dan SMK dengan kategori Pusat Keunggulan pada tahun 2021.
Karena animo penggerak pendidikan begitu besar terhadap penerapan kurikulum ini, maka pemerintah pusat khususnya pengelola pendidikan berharap penuh agar seluruh satuan pendidikan dapat ikut tergabung.
Hanya saja, jangan diartikan kurikulum ini sebagai kurikulum wajib. Sebab keberadaannya pun masih menjadi pertimbangan dan satuan pendidikan boleh memilih untuk menerapkannya atau tidak.
Nantinya, menjelang tahun 2024, pemerintah pusat akan segera menetapkan kurikulum nasional untuk bisa diterapkan di seluruh satuan pendidikan.
Jika dikaji lebih dalam, hadirnya Kurikulum Merdeka sejatinya tidak benar – benar baru pada sistem pendidikan di Indonesia. Sebab, kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi serta memiliki orientasi untuk proses pemulihan kondisi pembelajaran nasional.
Basis dasarnya, Kurikulum Merdeka di antaranya yakni pembelajaran langsung di kelas dan pembelajaran yang menitikberatkan pada projek. Keduanya harus berorientasi pada pembentukan karakter Pancasila.
Kurikulum Merdeka alias kurikulum berbasis proyek merupakan ciri khas yang kuat pada gebrakan kurikulum tersebut. Ketentuan pembuatan proyek itu sendiri tentu harus sesuai dan berdasar pada berkembangnya karakter untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila.
Selain itu, ciri khas lainnya yakni sekolah mendapat keleluasaan atau semacam otonomi sekaligus kemerdekaan pada penugasan proyek pembelajaran yang terkait dan relevan dengan sekolah beserta lingkungannya.
Dengan adanya kekuatan berupa pembelajaran berbasis projek, para peserta didik juga akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dan bermakna. Kondisi ini tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi peserta didik sebab mereka belum memiliki banyak referensi.
Hal lain yang tak kalah penting, peserta didik akan merasa lebih bisa menghargai sesama teman dan dapat belajar bertanggung jawab pada tim.
Strategi Mengimplementasikan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Kurikulum Merdeka
Walaupun pembelajaran berbasis proyek sudah lama dikenal oleh para guru, namun tentu ada beberapa karakter tertentu yang diusung pada Kurikulum Merdeka.
Untuk mengatasi kegamangan ini, terdapat panduan berupa suatu konsep umum untuk menjalankan Project Based Learning pada Kurikulum Merdeka.
Karakter umum pertama pada penerapan Kurikulum Merdeka yakni dengan senantiasa mengawali pembelajaran dengan pemberian pertanyaan atau pemantik diskusi di awal pertemuan. Sebab berawal dari pertanyaan tersebutlah, peserta didik akan terstimulus untuk mencari ide mengenai proyek yang akan dbuat bersama teman – temannya.
Tentu saja guru harus memilih dan memilah pertanyaan yang tepat agar peserta didik memiliki penafsiran yang benar pula. Selain itu, peserta didik juga perlu lebih banyak diberikan rangsangan yang merujuk pada penyampaian solusi. Agar peserta didik lebih cepat mengembangkan ide.
Hal lain yang menjadi ciri khas pada PBL di Kurikulum Merdeka yakni pentingnya bagi guru dan para peserta didik untuk saling melakukan kegiatan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilalui. Kalau bisa, refleksi pembelajaran tersebut perlu dirutinitaskan untuk menjadi alat ukur seberapa jauh pemahaman yang sudah dimiliki peserta didik terkait materi tersebut. Sebab seringkali para guru senantiasa melakukan pembelajaran bersama bahkan sampai ganti topik namun tidak pada kegiatan refleksinya.
Nah, demikian ulasan mengenai kurikulum berbasis projek dan beberapa langkah serta strategi untuk menerapkan PBL pada Kurikulum Merdeka.
Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!
(shd/shd)
