Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 mengatur pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas 2026 bagi aparatur negara, termasuk ketentuan tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam kondisi tertentu.
Ketentuan tersebut relevan bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki sertifikat pendidik, terutama guru yang tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP). Namun, tambahan TPG tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh guru bersertifikasi.
Ketentuan bagi guru dengan sumber gaji dari APBN
Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2026 mengatur komponen tambahan untuk guru dan dosen yang gaji pokoknya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan itu berlaku bagi mereka yang tidak menerima tunjangan kinerja.
Dalam Pasal 9 ayat (3), kelompok tersebut dapat memperoleh tambahan sebesar TPG yang diterima untuk satu bulan. Pemberian itu tetap berkaitan dengan ketentuan THR dan gaji ketiga belas yang diatur dalam regulasi.
PP Nomor 9 Tahun 2026 ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026. Informasi mengenai ketentuan ini dibahas melalui kanal YouTube Guru Negeri Official dengan merujuk pada pasal yang mengatur guru dan dosen.
Guru dengan sumber gaji dari APBD memiliki ketentuan berbeda
Regulasi yang sama membedakan perlakuan bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 9 ayat (4) mengatur guru yang tidak menerima tambahan penghasilan.
Kelompok tersebut dapat diberikan tambahan paling banyak sebesar TPG atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima selama satu bulan. Besarannya memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
| Sumber gaji | Kondisi | Ketentuan tambahan |
|---|---|---|
| APBN | Tidak menerima tunjangan kinerja | Sebesar TPG satu bulan |
| APBD | Tidak menerima tambahan penghasilan | Paling banyak sebesar TPG atau tambahan penghasilan guru ASN satu bulan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah |
Tidak semua guru menerima tambahan yang sama
Perbedaan sumber gaji menjadi salah satu hal penting dalam membaca ketentuan tambahan TPG. Guru yang penghasilannya berasal dari APBN memiliki dasar pengaturan yang berbeda dengan guru yang penghasilannya berasal dari APBD.
Selain sumber gaji, status penerimaan Tukin atau TPP juga menjadi bagian dari ketentuan. Karena itu, klaim bahwa semua guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperoleh tambahan sebesar satu kali TPG tidak sesuai dengan batasan yang tercantum dalam aturan.
- PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026 menjadi landasan pengaturan THR dan gaji ketiga belas 2026.
- Guru dan dosen bergaji dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh tambahan sebesar TPG satu bulan.
- Untuk guru bergaji dari APBD, tambahan paling banyak sebesar TPG atau tambahan penghasilan guru ASN satu bulan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
Dengan demikian, ketentuan tersebut memuat peluang pemberian tambahan TPG, bukan jaminan bahwa setiap guru bersertifikasi menerima tambahan dengan nilai yang sama. Mekanisme penganggaran dan persyaratan tetap mengikuti sumber gaji serta ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026.