Penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) disebut lebih teratur setelah pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan (GTK) dilakukan secara terpusat, menurut guru Bimbingan Konseling SMPN 25 Kota Tangerang Anggun Setyo pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Anggun mengatakan perubahan itu membuat pencairan tunjangan lebih mudah dibandingkan periode sebelumnya. Ia menyebut tunjangan yang dahulu umumnya disalurkan setiap tiga bulan melalui pemerintah daerah kini biasanya diterima secara bulanan.
“Semenjak data GTK ditarik ke pusat sekarang sistem sertifikasi guru semakin mudah karena penyalurannya per bulan biasanya akhir bulan cair,” ujar Anggun kepada JawaPos.com.
Menurut Anggun, keterlambatan sebelumnya dapat terjadi meskipun dana dari pemerintah pusat telah ditransfer. Setelah pengelolaan data GTK ditarik ke pusat, ia menilai mekanisme penyaluran menjadi lebih teratur.
Catatan Kemendikdasmen tentang kenaikan TPG
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat adanya kenaikan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang belum berstatus inpassing. TPG non-ASN non-inpassing meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta sejak 2025.
| Kelompok guru | TPG yang disebutkan | Periode |
|---|---|---|
| Non-ASN non-inpassing | Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta | Sejak 2025 |
Informasi kenaikan tersebut disampaikan dalam pemberitaan JawaPos.com mengenai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Adapun pengalaman mengenai waktu penyaluran bulanan berasal dari keterangan Anggun, bukan pengumuman jadwal pencairan dari Kemendikdasmen.
Harapan terhadap kesejahteraan dan karier guru
Anggun menilai peningkatan kesejahteraan guru masih perlu dilanjutkan, terutama dari sisi penghasilan. Ia menyampaikan bahwa gaji pokok guru idealnya berada di atas Rp5 juta agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.
Ia juga mengaku masih menjalankan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online untuk menambah penghasilan. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pengalaman pribadi Anggun dalam menjelaskan kondisi kesejahteraan yang ia rasakan.
Untuk guru swasta, Anggun menyebut bantuan pemerintah, termasuk insentif dan tunjangan sertifikasi, telah dirasakan. Namun, ia menilai guru di sekolah kecil atau sekolah dengan jumlah murid terbatas belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari program tersebut.
Selain persoalan pendapatan, Anggun meminta adanya kepastian karier bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menyampaikan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi guru ketika menjalankan tugas mendidik dan menegakkan disiplin siswa.
“Kalau memang pemerintah serius tolong benahi di lingkup pendidikan, di luar negeri gaji guru ditingkatkan minimal gaji 5-9 juta tidak hanya guru tetapi petugas pelayanan kesehatan juga, supaya fokus pelayanan mengajar dan pelayanan kesehatan tidak memikirkan pekerjaan sampingan lain,” kata Anggun.
Poin penting
- Pengelolaan data GTK yang terpusat disebut membuat penyaluran TPG lebih teratur.
- TPG non-ASN non-inpassing naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta sejak 2025 menurut Kemendikdasmen.
- Anggun meminta kepastian karier PPPK dan penguatan perlindungan hukum bagi guru.
