Rencana anggaran riset 2027 sekitar Rp6 triliun perlu disertai ukuran keberhasilan yang dapat diaudit, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Ia menilai kenaikan dana belum otomatis memperkuat ekosistem riset nasional.
Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam keterangan tertulis pada 15 November 2026. Lestari merespons rencana Kemendiktisaintek yang menyiapkan anggaran riset sekitar Rp6 triliun untuk 2027.
“Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan.”
Komposisi anggaran riset 2027
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman menyebut anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan sekitar Rp3 triliun.
Selain itu, pemerintah menyiapkan hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP sebesar Rp1,3 triliun hingga Rp1,4 triliun. Angka tersebut belum mencakup anggaran BRIN.
| Komponen | Nilai atau jumlah |
|---|---|
| Rencana anggaran riset 2027 | Sekitar Rp6 triliun |
| Anggaran dari APBN | Sekitar Rp3 triliun |
| Dana Abadi Penelitian LPDP | Rp1,3 triliun–Rp1,4 triliun |
| Program riset bersama BRIN | Lebih dari 30 program |
| Hibah individu | Hingga Rp2 miliar |
| Hibah konsorsium | Hingga Rp5 miliar |
Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 30 program riset bersama BRIN. Nilai hibah yang disiapkan mencapai hingga Rp2 miliar untuk peneliti individu dan hingga Rp5 miliar untuk konsorsium.
Industri masih menjadi perhatian
Lestari menyoroti struktur pembiayaan riset nasional yang dinilai belum banyak berubah. Belanja riset dan pengembangan Indonesia tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu disebut berada di bawah rata-rata global dan masih tertinggal dari Malaysia serta Singapura.
Komposisi pendanaan juga masih didominasi pemerintah. Porsi pemerintah disebut sekitar 80 persen, sedangkan kontribusi industri berada di bawah 20 persen. Di negara maju, industri menanggung sekitar 60 persen hingga 70 persen belanja riset.
“Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan.”
Menurut Lestari, kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterkaitan yang lebih kuat antara agenda riset, kebutuhan pasar, dan dunia usaha. Ia meminta penggunaan anggaran 2027 dievaluasi melalui tolok ukur yang dapat diperiksa.
- Proporsi pendanaan dari industri perlu diukur untuk melihat ketergantungan terhadap APBN dan dana abadi.
- Proyek riset perlu dinilai berdasarkan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
- Tingkat perubahan hasil riset menjadi produk komersial perlu memiliki indikator yang terukur.
Evaluasi tersebut juga dikaitkan dengan sasaran RPJPN 2025–2045. Lestari menyebut target indeks modal manusia sebesar 0,73, tingkat kemiskinan 0,5 persen hingga 0,8 persen, serta penurunan intensitas emisi menuju net zero emission sebagai bagian dari sasaran yang perlu diperhatikan dalam pendanaan riset.