Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyetujui usulan agar dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup dinonaktifkan sementara saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Usulan itu disampaikan dalam rangkaian partisipasi bermakna untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 15 November 2026.
Masukan tersebut berasal dari akademisi Universitas Indonesia. Agun menilai kesempatan mencalonkan diri semestinya dapat diberikan kepada ASN dari berbagai instansi. Syaratnya, pencalonan itu tidak menimbulkan rangkap jabatan politik kenegaraan yang dilarang.
“Kecuali jabatan-jabatan politik kenegaraan yang memang tidak boleh dirangkap. Tapi kalau soal usulan dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara, kan tidak ada urusannya dengan perangkapan jabatan. Tidak ada masalah saya, setuju saja,” ujar Agun melalui keterangan tertulis pada Minggu, 15 November 2026.
Masih berupa masukan dalam penyusunan RUU
Pandangan Agun tersebut belum menjadi ketentuan yang berlaku. Komisi II DPR RI masih mengumpulkan pendapat akademisi dan masyarakat sipil untuk merumuskan RUU Pemilu. Draf regulasi itu ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.
Dalam pembahasan tersebut, isu dosen ASN menjadi salah satu masukan yang berkaitan langsung dengan status kepegawaian dan aktivitas politik warga perguruan tinggi. Agun membedakan pencalonan sebagai anggota legislatif dari jabatan politik kenegaraan yang tidak boleh dirangkap.
- Status yang diusulkan: dosen ASN menjadi nonaktif sementara ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
- Status pengunduran diri: usulan tersebut tidak mewajibkan dosen ASN mengundurkan diri dari kepegawaiannya.
- Tahap pembahasan: gagasan itu masih menjadi masukan dalam penyusunan RUU Pemilu.
- Target penyelesaian draf: akhir Desember 2026.
Kampus dinilai perlu menjadi ruang pendidikan politik
Selain membahas status dosen ASN, Agun menilai perguruan tinggi dan mahasiswa perlu mendapat ruang lebih luas dalam pendidikan politik. Menurut dia, kampus dapat menjadi tempat berlangsungnya debat publik yang sehat.
Keterlibatan sivitas akademika dalam proses pemilu, kata Agun, dapat diperluas melalui pemahaman dan pengetahuan akademis. Ia mengaitkan keterlibatan itu dengan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap proses demokrasi.
Agun juga menyampaikan pandangan mengenai ambang batas parlemen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia mengusulkan batas minimal sebesar dua kali jumlah alat kelengkapan dewan, atau sekitar 60 kursi.
Usulan ambang batas tersebut, menurut Agun, dimaksudkan untuk memastikan partai politik yang memperoleh kursi memiliki kapasitas representasi dari berbagai wilayah Indonesia. Pembahasan mengenai ambang batas itu berlangsung dalam agenda yang sama dengan penghimpunan masukan untuk RUU Pemilu.
Dengan demikian, ketentuan mengenai dosen ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif masih menunggu proses pembahasan RUU Pemilu. Sampai draf dan regulasi tersebut selesai, usulan nonaktif sementara belum dapat diperlakukan sebagai aturan baru bagi dosen ASN.