Pemerintah mencatat 4,1 juta anak di Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi berdasarkan data yang disampaikan pada Senin, 16 November 2026. Pemerintah menjadikan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan persoalan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 yang mencatat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Kelompok tersebut memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu.
Kemiskinan dan akses pendidikan
Menurut Agus Jabo, sekitar 74 persen masyarakat miskin memiliki latar belakang pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Keterbatasan ekonomi menjadi hambatan bagi keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak.
Data pemerintah juga menyebutkan 76 persen orang tua mengaku tidak sanggup membiayai sekolah anak karena alasan ekonomi. Selain itu, lebih dari 64 persen anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki kecenderungan mengalami kondisi kemiskinan yang sama pada masa depan.
Agus Jabo mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan. Menurut dia, kemiskinan juga berkaitan dengan persoalan struktural yang dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya ketika anak tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai.
| Indikator | Data |
|---|---|
| Anak tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi | 4,1 juta anak |
| Penduduk miskin per Maret 2026 | 22,9 juta jiwa |
| Masyarakat miskin dengan pendidikan SD ke bawah | 74 persen |
| Orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak karena ekonomi | 76 persen |
Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin
Pemerintah menyatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin agar keterbatasan ekonomi orang tua tidak menjadi penghalang bagi pendidikan mereka.
“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo juga menyampaikan arahan Presiden mengenai keterbukaan data kemiskinan. Data tersebut akan digunakan pemerintah sebagai dasar perumusan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4,1 juta anak tercatat tidak bersekolah atau putus sekolah karena alasan ekonomi.
- 22,9 juta penduduk masuk dalam catatan penduduk miskin per Maret 2026.
- Sekolah Rakyat diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan.
Wakil Menteri Sosial menekankan bahwa keterbukaan data diperlukan agar program pemerintah menyasar keluarga yang sesuai. Pemerintah mengaitkan perluasan akses pendidikan dengan upaya memutus kemiskinan antargenerasi.