Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Hilman Mufidi mengusulkan pasal khusus tentang pencegahan perundungan dan kekerasan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.
Hilman mengatakan perlindungan peserta didik perlu menjadi bagian penting dalam rancangan aturan tersebut. Menurut dia, penguatan norma diperlukan agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman bagi anak.
“Kami menilai perlu ada penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Karena itu, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, kami mendorong adanya pasal-pasal khusus yang mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan,” ujar Muhammad Hilman Mufidi.
Pencegahan masuk dalam pembahasan Panja
Hilman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas telah memasukkan sejumlah ketentuan yang secara khusus membahas pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Ia berharap ketentuan itu tidak hanya digunakan sebagai dasar setelah terjadi kekerasan.
Menurut Hilman, aturan tersebut perlu mendorong pencegahan yang dilakukan secara sistematis di setiap satuan pendidikan. Ia juga menyatakan bahwa peserta didik harus memperoleh perlindungan dari rasa takut, ancaman, dan tekanan akibat perundungan atau kekerasan.
- Usulan: pasal khusus untuk pencegahan perundungan dan kekerasan dalam RUU Sisdiknas.
- Pembahasan: ketentuan pencegahan telah masuk dalam Panja RUU Sisdiknas.
- Tujuan: memastikan sekolah menjadi ruang yang aman bagi peserta didik.
Ia menekankan bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh sesama siswa maupun pihak lain di lingkungan sekolah. Karena itu, perlindungan peserta didik tidak cukup hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mengembangkan potensi justru menjadi ruang yang membuat mereka mengalami trauma akibat perundungan dan kekerasan,” kata Hilman.
Data kekerasan di lingkungan pendidikan
Hilman menyebut perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius. Ia merujuk data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mencatat 100 kasus kekerasan di dunia pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026.
Kasus tersebut didominasi kekerasan seksual dan perundungan. Data itu disampaikan Hilman sebagai pengingat bahwa perlindungan peserta didik membutuhkan mekanisme pencegahan, bukan hanya langkah penanganan ketika kasus telah terjadi.
| Indikator | Data |
|---|---|
| Periode pencatatan | Januari–September 2026 |
| Kasus kekerasan di dunia pendidikan | 100 kasus |
| Jenis kasus yang dominan | Kekerasan seksual dan perundungan |
Usulan tersebut masih berada dalam proses pembahasan RUU Sisdiknas. Hilman berharap pengaturan pencegahan yang dimuat dalam rancangan itu dapat menjadi dasar bagi upaya perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan.