Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Lombok Utara mulai beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 November 2026 dengan sasaran utama anak dari keluarga miskin ekstrem dan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga intervensi terhadap kondisi kehidupan peserta didik.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal setelah membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT I Lombok Utara. Ia menyebut Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau keluarga yang berada dalam Desil 1 dan Desil 2. Kelompok tersebut disebut sebagai keluarga miskin ekstrem.
“Fokusnya di Sekolah Rakyat ini tentu saja punya dampak tidak langsung pada berkurangnya angka putus sekolah. Tetapi yang lebih penting adalah ini menampung dari Desil 1, Desil 2, yang miskin ekstrem.”
Menurut Iqbal, peningkatan pendidikan bagi anak dalam kelompok tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembenahan kurikulum atau ruang kelas. Ia mengatakan intervensi juga mencakup perbaikan kehidupan, asupan, dan pola kehidupan anak. Karena itu, Sekolah Rakyat ditujukan untuk menangani persoalan kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Usulan sekolah khusus anak PMI
Selain menyasar keluarga miskin ekstrem, Iqbal mengusulkan konsep Sekolah Rakyat khusus bagi anak-anak PMI kepada Menteri Sosial. Usulan itu telah disetujui secara prinsip. Gagasan tersebut ditujukan untuk menangani persoalan sosial anak yang ditinggalkan orang tua karena bekerja di luar negeri.
Iqbal mengatakan banyak anak PMI dititipkan kepada keluarga, terutama kakek dan nenek. Dalam konsep yang direncanakan, peran guru Bimbingan Konseling (BK) akan diperkuat. Sekolah juga akan memfasilitasi komunikasi antara anak dan orang tua yang berada di luar negeri.
- SRT I Lombok Utara mulai beroperasi pada 2 November 2026.
- Sasaran program mencakup keluarga Desil 1 dan Desil 2 yang miskin ekstrem.
- NTB mengusulkan Sekolah Rakyat khusus anak PMI dengan penguatan layanan BK dan komunikasi keluarga.
“Anak-anak ini memang praktis tidak memiliki keluarga karena keluarganya sudah, bapak ibunya sudah di luar negeri dan kesulitan untuk komunikasi. Nah kita akan fasilitasi komunikasinya nanti,” kata Iqbal.
Rencana pengembangan di Lombok Timur
Konsep Sekolah Rakyat khusus anak PMI direncanakan direalisasikan di Lombok Timur. Pemerintah daerah akan memanfaatkan lahan bekas Akper di Sakra. Lombok Timur disebut sebagai kantong terbesar pekerja migran di NTB selain Lombok Tengah.
Iqbal menyebut pelaksanaan MPLS SRT I Lombok Utara sebagai tonggak awal Program Sekolah Rakyat di NTB yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat tidak berhenti di Lombok Utara.
Setelah Lombok Utara, pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan berlanjut di salah satu wilayah Pulau Sumbawa. Rencana tersebut ditujukan agar masing-masing pulau di NTB memiliki satu Sekolah Rakyat sebelum pengembangan dilanjutkan ke wilayah lain di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
