Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Barat meminta manajemen Sekolah Rakyat di wilayah tersebut segera membentuk satuan tugas anti-perundungan. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat perlindungan dan keamanan peserta didik.
Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan diperlukan meskipun belum ada laporan perundungan di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurut dia, mekanisme pencegahan perlu disiapkan sebelum muncul kasus.
“Jangan sampai ada kasus dulu baru satgas dibentuk. Pembentukan lebih dini bisa memperkuat fungsi pencegahan, pengawasan, serta edukasi dengan lebih fokus dan terarah,” kata Adel Wahidi.
Perhatian khusus untuk sekolah berasrama
Ombudsman Sumbar menyoroti pola pendidikan berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat. Dalam sistem tersebut, peserta didik berinteraksi sepanjang hari. Interaksi berlangsung di dalam kelas dan berlanjut di luar jam pelajaran hingga malam.
Menurut Adel, kondisi itu membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Satgas khusus dinilai dapat membantu mendeteksi potensi konflik dan perundungan sejak awal. Keberadaan tim tersebut juga diarahkan untuk mendukung lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan nyaman bagi warga sekolah.
Adel menyampaikan sejumlah fungsi yang perlu diperkuat melalui pembentukan satgas, yaitu:
- mencegah potensi kekerasan dan perundungan;
- melakukan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan; dan
- memberikan edukasi dengan penanganan yang lebih terarah.
Ombudsman Sumbar menyatakan memberikan perhatian khusus dan pengawasan intensif terhadap operasional Sekolah Rakyat. Program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok miskin ekstrem.
Tiga pelanggaran berat menjadi perhatian pemerintah
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa perundungan termasuk satu dari tiga dosa besar atau pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat. Dua pelanggaran lain yang menjadi perhatian pemerintah ialah kekerasan fisik maupun seksual serta intoleransi di lingkungan pendidikan.
Ombudsman Sumbar menilai pembentukan satgas sejak awal dapat menjadi bagian dari langkah pencegahan di Sekolah Rakyat. Permintaan itu disampaikan untuk memastikan perlindungan peserta didik berjalan sebelum terdapat korban atau laporan kasus.
