Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penguatan pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses belajar di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 16 November 2026, bersamaan dengan penegasan bahwa ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C diakui secara sah oleh negara.
Kebijakan tersebut diarahkan kepada masyarakat yang menghadapi hambatan untuk mengikuti pendidikan formal. Hambatan itu dapat berkaitan dengan usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi geografis. Kemendikdasmen menyebut jalur pendidikan nonformal sebagai bagian penting dalam memastikan hak warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas.
PKBM dan SKB menjangkau kelompok yang sulit mengakses sekolah
Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI Kemendikdasmen Any Sayekti mengatakan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) melengkapi layanan pendidikan formal. Satuan tersebut mencakup Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Any Sayekti.
Menurut Any, keberadaan SKB dan PKBM telah membantu memperluas layanan bagi anak yang tidak bersekolah, pekerja produktif, serta warga yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pendidikan kesetaraan juga diposisikan untuk mendukung akses belajar yang inklusif dan merata.
- 11.895 unit pendidikan nonformal aktif beroperasi di seluruh Indonesia.
- Pendidikan kesetaraan mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C.
- Lulusan dapat menggunakan ijazahnya untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ijazah memiliki kedudukan hukum yang setara
Kemendikdasmen menegaskan ijazah dari jalur pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan hukum yang sepadan dengan ijazah dari pendidikan formal. Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dengan pengakuan tersebut, lulusan Paket A, Paket B, dan Paket C dapat memakai ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hak itu berlaku untuk pendaftaran di perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Any Sayekti.
Penegasan Kemendikdasmen itu menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai jalur pendidikan yang memiliki pengakuan resmi, bukan sekadar alternatif bagi warga yang tidak mengikuti sekolah formal. Layanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjangkau kelompok yang terkendala memperoleh pendidikan melalui jalur sekolah.
| Jenjang kesetaraan | Pengakuan dan pemanfaatan |
|---|---|
| Paket A | Ijazah diakui negara dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan |
| Paket B | Ijazah diakui negara dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan |
| Paket C | Ijazah diakui negara dan dapat digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi |
Penguatan jalur ini melibatkan satuan pendidikan nonformal yang tersebar di berbagai wilayah. Kemendikdasmen menyatakan keberadaan lembaga tersebut mendukung penyelesaian program wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.