Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan usulan pembangunan empat Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) pada Senin, 2 November 2026. Usulan itu diserahkan di Kantor Kemensos, Jakarta, kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, usulan tersebut akan menambah jumlah Sekolah Rakyat di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menyampaikan pemerintah provinsi telah menyiapkan lokasi untuk empat sekolah itu.
Lokasi tersebar di tiga kabupaten
Dua lokasi berada di Kabupaten Jayawijaya. Dua lokasi lainnya masing-masing berada di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo. Setiap lahan memiliki luas kurang lebih 10 hektare.
Ones mengatakan lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah provinsi masih perlu menyelesaikan proses sertifikasi lahan. Menurut dia, proses itu diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu bulan.
“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” kata Agus Jabo.
Kemensos menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut karena lokasi yang diajukan berada di kawasan 3T. Namun, Agus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen administrasi, terutama sertifikat lahan untuk calon lokasi sekolah.
Persyaratan lokasi yang diminta
Selain sertifikat, pemerintah provinsi diminta memastikan sejumlah kondisi pendukung sebelum survei kelayakan dilakukan. Kemensos menyebut persyaratan tersebut meliputi:
- akses jalan menuju lokasi yang memadai;
- ketersediaan sarana kelistrikan dan pasokan air;
- kontur lahan yang datar; serta
- kejelasan kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Agus juga menyarankan agar bagian lahan yang sudah berdiri bangunan sekolah dikeluarkan dari sertifikat yang akan dibuat. Menurut dia, langkah itu dapat memudahkan proses pembersihan lahan dan pengurusan administrasi pada tahap berikutnya.
Ones menyebut di lokasi yang diajukan telah tersedia bangunan sekolah, akses jalan, jaringan listrik, dan pasokan air. Letaknya juga tidak jauh dari pusat kota. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menilai kondisi tersebut mendukung pengajuan calon lokasi Sekolah Rakyat.
| Kabupaten | Jumlah lokasi | Luas tiap lahan |
|---|---|---|
| Jayawijaya | 2 | Kurang lebih 10 hektare |
| Yahukimo | 1 | Kurang lebih 10 hektare |
| Yalimo | 1 | Kurang lebih 10 hektare |
Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Kemensos akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan. Dengan demikian, pembangunan empat Sekolah Rakyat tersebut masih menunggu penyelesaian sertifikat lahan dan pemeriksaan atas kesiapan setiap lokasi.
