Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kesiapan anggaran untuk mencapai target revitalisasi 100 ribu sekolah pada 2027. Anggaran sekitar Rp14,2 triliun yang telah disiapkan dalam pembahasan terakhir baru mencakup 10.470 satuan pendidikan.
Target mencakup seluruh jenjang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan perhatian tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 16 November 2026. Ia meminta pemerintah memastikan kecukupan anggaran agar sasaran revitalisasi dapat direalisasikan.
“Program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari kelompok bermain hingga SMA dan SMK. Kalau Mendikbudristek mengatakan 100.000, tentu harapan kita semua bisa mencukupi,” kata Lalu Hadrian Irfani.
Program itu tidak hanya diarahkan untuk sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan berat. Menurut Lalu, satuan pendidikan dengan kerusakan sedang dan ringan juga termasuk sasaran revitalisasi.
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Target revitalisasi | 100 ribu sekolah pada 2027 |
| Cakupan anggaran dalam pembahasan terakhir | 10.470 satuan pendidikan |
| Anggaran yang disiapkan | Sekitar Rp14,2 triliun |
Bangunan dan fasilitas pendukung
Lalu menjelaskan bahwa pekerjaan revitalisasi juga mencakup penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Beberapa fasilitas yang disebut antara lain perpustakaan dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Dengan cakupan tersebut, perhatian program tidak berhenti pada perbaikan struktur bangunan. Fasilitas lain yang belum tersedia di satuan pendidikan juga masuk dalam pembahasan revitalisasi.
Pemerataan menjadi perhatian
Komisi X DPR RI meminta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memperoleh perhatian khusus. Lalu menilai kawasan tersebut masih membutuhkan dukungan lebih besar untuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
- Target revitalisasi yang dibahas mencapai 100 ribu sekolah pada 2027.
- Anggaran sekitar Rp14,2 triliun dalam pembahasan terakhir mencakup 10.470 satuan pendidikan.
- Program meliputi perbaikan bangunan serta fasilitas seperti perpustakaan dan UKS.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak memperlebar perbedaan pembangunan antardaerah. Sekolah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, terutama di kawasan Indonesia Timur, disebut perlu turut mendapat perhatian dalam pelaksanaan revitalisasi.