Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) merencanakan pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai Januari 2027. Rencana tersebut mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Bob Arfan menyampaikan rencana itu dalam Dialog Interaktif RRI Pro 3 bertema “Rekrutmen CPNS 2026 dan Kepastian Status PPPK Paruh Waktu” pada Selasa, 10 November 2026. Ia mengatakan pemerintah dan DPR RI telah menyepakati perubahan status tersebut.
“Pemerintah dengan DPR RI telah sepakat bahwa PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengangkatan ini akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2027, mencakup guru, dosen, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.”
Menurut Bob, pelaksanaan pengangkatan tidak berlangsung serentak. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan serta proses yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Januari 2027 menjadi awal rencana pelaksanaan, bukan keterangan bahwa seluruh PPPK paruh waktu langsung berubah status pada bulan tersebut.
Cakupan pengalihan status
Kebijakan yang dibahas pemerintah dan DPR RI tidak hanya menyasar tenaga pendidikan. Guru dan dosen termasuk dalam kelompok yang disebutkan. Cakupan tersebut juga meliputi sejumlah pegawai yang bekerja dalam pelayanan kesehatan, ketertiban, keselamatan, serta dukungan teknis pemerintahan.
| Kelompok pekerjaan | Rencana penataan |
|---|---|
| Guru dan dosen | Pengalihan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap |
| Tenaga kesehatan dan tenaga medis | Termasuk dalam cakupan pengalihan |
| Pemadam kebakaran dan Satpol PP | Termasuk dalam cakupan pengalihan |
| Tenaga teknis dan tenaga pelaksana | Termasuk dalam cakupan pengalihan |
Bob menjelaskan, kepastian masa depan tenaga honorer yang telah beralih menjadi PPPK paruh waktu menjadi salah satu bahasan dalam dialog tersebut. Kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai perubahan status disampaikan sebagai bagian dari rencana penataan kepegawaian bagi pegawai yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- Pengalihan PPPK paruh waktu direncanakan mulai Januari 2027.
- Pelaksanaannya dilakukan bertahap, bukan sekaligus.
- Guru, dosen, serta tenaga teknis dan pelaksana termasuk dalam cakupan yang disebut KemenPANRB.
Keterangan KemenPANRB itu disampaikan dalam konteks pembahasan kepastian status PPPK paruh waktu. Rincian tahapan pelaksanaan yang disampaikan Bob Arfan masih berupa proses bertahap sesuai kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.