Masa kerja 5.990 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berakhir pada 31 Desember 2026. Pemprov Sumsel akan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan kedisiplinan untuk menentukan kelanjutan masa kerja mereka.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan evaluasi menjadi salah satu dasar dalam menilai kelayakan perpanjangan kontrak. Penilaian itu mencakup pelaksanaan tugas, kedisiplinan, serta penilaian dari pimpinan di tempat masing-masing pegawai bertugas.
“Ya dievaluasi tetap, dilihat penyajiannya, kedisiplinannya juga dilihat. Penilaian dari pimpinan, kepala-kepala daerah di mana tempat bertugas itu menjadi salah satu tolak ukur juga. Untuk melihat apakah yang bersangkutan tepat untuk diperpanjangkan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Edward saat diwawancarai pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa penilaian dari pimpinan daerah menjadi bagian dari pertimbangan untuk melihat apakah seorang PPPK paruh waktu layak melanjutkan masa kerja.
Aspek yang menjadi pertimbangan
Menurut Edward, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPPK perlu dilakukan selama masa kontrak berlangsung. Perangkat daerah diminta memantau tanggung jawab dan pekerjaan pegawai yang berada di lingkungan masing-masing.
- Kontrak 5.990 PPPK paruh waktu berakhir pada 31 Desember 2026.
- Evaluasi mencakup kinerja dan kedisiplinan pegawai.
- Penilaian pimpinan di tempat tugas menjadi salah satu tolok ukur.
Edward juga mengingatkan jajaran perangkat daerah agar terus memantau pelaksanaan tugas PPPK. Pengawasan itu berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan selama kontrak masih berlaku.
“Tapi kita senantiasa mengingatkan kepada kepala perangkat desa untuk terus melakukan pemantauan terhadap semua tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kebijakan.”
Belum ada aturan perpindahan tempat tugas
Selain membahas perpanjangan kontrak, Edward menanggapi kemungkinan PPPK paruh waktu mengajukan perpindahan tempat tugas. Ia menyebut mekanisme perpindahan tersebut belum memiliki regulasi.
Dengan demikian, pembahasan yang disampaikan Pemprov Sumsel saat ini berfokus pada evaluasi kinerja dan kedisiplinan menjelang berakhirnya masa kontrak. Ketentuan mengenai perpindahan tempat tugas juga belum tersedia berdasarkan keterangan Edward.
| Data | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah PPPK paruh waktu | 5.990 pegawai |
| Instansi | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan |
| Akhir masa kontrak | 31 Desember 2026 |
| Pertimbangan perpanjangan | Kinerja dan kedisiplinan |
