Legislator sampaikan kekhawatiran peningkatan perundungan saat bertemu Mendikdasmen

Audensi di Kemendikdasmen

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, pada 26 Oktober 2026. Pertemuan membahas kekerasan dan perundungan yang menimpa peserta didik di sekolah.

“Nah, saya dalam setahun terakhir ini memang concern, ya. Saya keliling-keliling Indonesia menerima pengaduan, ya. Ada beberapa peningkatan memang terjadi kekerasan itu, ya,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Kebutuhan koordinasi lintas kementerian

Menurut Ahmad Doli, penanganan perundungan di sekolah tidak cukup diselesaikan oleh satu kementerian. Ia menyebutkan perlunya kolaborasi dengan beberapa instansi, antara lain:

• Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA)
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)
• Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomdigi)

Doli menekankan peran Kemenkomdigi karena akses anak ke media sosial dapat membawa informasi yang tidak sesuai dan memengaruhi kondisi mental anak. Pernyataan itu tercantum dalam keterangan kepada awak media setelah audiensi.

Aduan dari daerah dan peran keluarga

Ahmad Doli menyampaikan bahwa kunjungannya ke berbagai daerah selama setahun terakhir memunculkan kecemasan terkait peningkatan kasus kekerasan terhadap pelajar. Dalam pertemuan, ia juga menyoroti peran keluarga dalam menurunkan risiko perundungan, dengan menyebutkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan dan pendidikan anak.

Kunjungan itu melibatkan perwakilan ADK Movement, organisasi pelajar yang aktif memerangi perundungan, yang ikut hadir pada audiensi dengan Mendikdasmen. Pertemuan berlangsung di kantor Kemendikdasmen pada Senin tersebut dan diarahkan pada pembahasan mekanisme penanggulangan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pihak terkait.

Dalam keterangannya kepada media, Ahmad Doli menegaskan bahwa penanganan perundungan membutuhkan pendekatan lintas sektor agar respons yang diberikan lebih menyeluruh dan terkoordinasi.