Pemerintah arahkan gaji ASN, pensiun, dan bansos dibayar langsung ke rekening penerima

Kebijakan pembayaran langsung dari kas umum negara

Pemerintah mendorong agar gaji aparatur sipil negara (ASN), tunjangan pensiun, dan bantuan perlindungan sosial disalurkan langsung ke rekening masing‑masing penerima. Arahan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kegiatan di Kantor Kementerian Keuangan yang dilaporkan pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Tujuan: efisiensi APBN dan percepatan manfaat

Suahasil menekankan bahwa mekanisme pembayaran langsung merupakan bagian dari pengembangan sistem perbendaharaan modern. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mempercepat penerimaan manfaat oleh masyarakat.

“Pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyogianya pembayaran dari pensiun, juga terhubung langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari kas umum negara,” Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan

Dalam arahannya, Suahasil meminta langkah penguatan sistem pembayaran dari kas negara melalui digitalisasi operasi perbendaharaan, penguatan proses bisnis, dan perbaikan tata kelola keuangan. Transformasi itu juga mencakup hubungan antara pemerintah pusat dengan kementerian dan lembaga pengguna anggaran serta penyaluran transfer ke daerah.

Penolakan terhadap alternatif penyaluran melalui koperasi

Suahasil turut menanggapi usulan agar gaji ASN disalurkan melalui koperasi desa. Ia menegaskan arahan pemerintah saat ini adalah agar pembayaran gaji dilakukan melalui rekening pribadi pegawai sebagai bagian penting dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah.

Implikasi bagi ASN, pensiunan, dan pengelola keuangan

Langkah ini menempatkan rekening penerima sebagai komponen sentral dalam sistem pembayaran negara. Bagi pengelola keuangan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, arahan tersebut berarti penyesuaian prosedur terkait pemrosesan gaji, verifikasi data rekening, dan integrasi dengan kas umum negara.

• Objek kebijakan: gaji ASN, tunjangan pensiun, dan bantuan perlindungan sosial.
• Sumber pembayaran: kas umum negara melalui sistem perbendaharaan yang dimodernisasi.
• Langkah teknis: digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan perbaikan tata kelola.

Keterangan resmi disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan dan dilaporkan ke publik pada 25 Oktober 2026. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pembayaran pemerintah yang akan memengaruhi alur penyaluran gaji dan tunjangan pegawai negeri serta mekanisme distribusi bantuan sosial.