Terdapat sejumlah kisah di mana para guru yang terjerat pinjaman online (Pinjol) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak jarang banyak pendidik yang harus mencari pekerjaan sampingan setelah mengajar di sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sangat mendukung percepatan proses sertifikasi yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi II KSP (Kantor Staf Kepresidenan), Abetnego Tarigan dalam momen memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-65 kemarin.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejauh ini masih banyak guru yang harus mencari pekerjaan tambahan setelah mengajar di sekolah. Ada yang menjadi kurier dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit guru yang terjerat pinjaman online ilegal. Semua hal tersebut akan membuat kehidupan para guru lebih menderita dan berat.
Padahal tugas sebenarnya bagi guru adalah mengajar dan fokus mempersiapkan generasi terbaik untuk bangsa ini.
Narasi-narasi yang mengisahkan guru terjerat pinjaman online tidak boleh terjadi lagi. Sebab hal tersebut akan mencoreng martabat pendidikan di Indonesia sendiri dan tidak mencerminkan lingkungan belajar yang inklusif dan aman.
Sangat disayangkan jika masih ada guru yang untuk memenuhi kehidupan pokoknya saja masih harus mencari pekerjaan lain selain mengajar seperti menjadi buruh tani, menjadi kurier barang setelah selesai mengajar di sekolah. Apalagi jika harus pinjam uang melalui aplikasi online yang ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Oleh sebab itu, menjamin kesejahteraan para guru merupakan kebutuhan yang mendesak.
Sejauh ini dari total guru sebanyak 3 juta yang ada di Indonesia, baru 44,9 % yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jumlah tersebut setara dengan 1,347 guru bersertifikasi. Artinya, guru yang mendapat jaminan keuangan dari pemerintah belum ada separuhnya.
Dan untuk menjamin kesejahteraan guru ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui jalur sertifikasi. Program ini menjadi keniscayaan agar para guru mendapat penghasilan yang layak dan pantas atas apa yang telah mereka lakukan.
Selain itu, guru tengah diupayakan untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Menteri Pendidikan yang saat ini masih digawangi oleh Nadiem Makarim tengah melakukan percepatan sertifikasi. Dan program ini sangat didukung oleh kantor kepresidenan.
Menteri Pendidikan sendiri dalam melakukan proses sertifikasi tengah menyiapkan skema baru agar program sertifikasi untuk para guru ini segera tuntas.
Artinya, dengan skema baru tersebut terdapat penyesuaian untuk para guru yang ingin mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penyesuaian tersebut dinilai tidak akan mempersulit para guru yang ingin mengikuti program tersebut.
Di dalam proses rekrutmen, pembelajaran, dan seleksi, akan dilakukan penyesuaian sehingga program sertifikasi guru diharapkan akan cepat rampung.
Misalnya dalam proses rekrutmen, pihak pemerintah telah melakukan pembaruan data guru dalam jabatan yang menunjukkan pendidikan, pengalaman, mengajar, sehingga data-data tersebut akan mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang sudah layak mendapat sertifikat pendidik.
Kemudian untuk proses pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka. Namun bisa juga dilakukan dengan cara online atau hybrid (tatap muka dan online). Masa tempuh pendidikan juga akan dipersingkat sehingga tidak terlalu memberatkan para peserta sertifikasi.
Guru-guru dengan kondisi tertentu akan mendapatkan kredit tertentu sehingga mudah untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Harapannya, dengan ini semua, semua guru yang sudah layak akan mendapatkan tunjangan finansial yang pantas untuk mereka.
Pada intinya, dari proses rekrutmen hingga mencapai kelulusan akan lebih terintegrasi dan mudah dilakukan oleh para guru.
Halaman Berikutnya
Dengan perubahan ini, dipercaya guru akan lebih sejahtera….
