Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi 114 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 4–5 November 2026 di Depok. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemetaan jabatan di lingkungan Kementerian Hukum.
Penilaian dibuka pada Rabu, 4 November 2026, di Guest House BPSDM Hukum, Depok. Kementerian Hukum menggunakan kegiatan tersebut untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan kompetensi pegawai secara objektif serta terukur.
“Pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Melalui penilaian ini, kita ingin memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan pengembangan yang sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya,” ujar Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto.
Penilaian menjadi bagian dari manajemen talenta
Wisnu menyebut pemetaan kompetensi sebagai salah satu instrumen untuk membangun manajemen talenta dan sistem merit di Kementerian Hukum. Hasil kegiatan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kapasitas aparatur.
Gambaran itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah pengembangan karier dan kebutuhan organisasi. Penilaian juga diarahkan agar penempatan pegawai selaras dengan tuntutan jabatan serta standar kinerja yang diharapkan.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, melaporkan bahwa pelaksanaan berlangsung selama dua hari, yakni 4–5 November 2026. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi pegawai dan standar kompetensi jabatan.
| Unsur kegiatan | Rincian |
|---|---|
| Peserta | 114 ASN |
| Waktu | 4–5 November 2026 |
| Lokasi | Depok |
| Asesor | 20 asesor SDM Aparatur |
Aspek dan metode yang dinilai
Penilaian mencakup delapan aspek potensi, delapan kompetensi manajerial, dan satu kompetensi sosial kultural. Pemetaan tersebut menjadi bahan penyusunan program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen sumber daya manusia dan pengembangan karier ASN.
Salah satu metode yang digunakan ialah Situational Judgement Test (SJT). Metode berbasis aplikasi ini menyajikan skenario hipotetis di lingkungan kerja. Peserta kemudian dinilai berdasarkan kemampuan mengevaluasi situasi dan menentukan tindakan yang tepat.
- Penilaian meliputi potensi, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural.
- Pemetaan diarahkan untuk mendukung manajemen talenta dan sistem merit di Kementerian Hukum.
- Pelaksanaan didukung 20 asesor SDM Aparatur.
BPSDM Hukum menyatakan metode tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kapasitas peserta dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Hasil pemetaan selanjutnya menjadi dasar untuk menyelaraskan pengembangan pegawai dengan kebutuhan organisasi dan standar kompetensi jabatan.
